bakabar.com, BANJARMASIN – Ombudsman RI Perwakilan Kalsel memastikan jumlah pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik meningkat 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Mengingat, dari Januari hingga 20 Desember 2019, jumlah masyarakat yang mengakses kantor Ombudsman RI Perwakilan Kalsel mencapai 226 kali.
“Jumlah laporan yang ditangani tahun ini meningkat 35 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 125 laporan,” ucap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Nurcholis Madjid melalui siaran pers, Sabtu (21/11).
Berdasarkan akses itu, laporan yang diterima Ombudsman RI Perwakilan Kalsel mencapai 167 kasus. Terdiri dari laporan langsung 116 kasus dan laporan tembusan 51 kasus. “Semua termasuk laporan tembusan dan ditindaklanjuti,” bebernya.
Kemudian, sambung dia, laporan selesai dan dinyatakan ditutup 146 kasus, serta masih dalam proses penyelesaian 21 kasus.
Menurutnya, substansi laporan didominasi sektor kepegawaian, agraria, pendidikan, ketenagakerjaan, dan air minum.
Ada beberapa laporan menyangkut kepegawaian, di antaranya terkait status guru honor, penetapan sertifikasi guru non PNS, penerimaan CPNS, akreditasi kampus, disabilitas, tenaga kontrak, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya (THR).
“Sedangkan sektor pertanahan terkait tumpang tindih lahan, belum terbitnya SHM, dan penundaan berlarut,” tegasnya.
Selanjutnya, sektor pendidikan terdapat laporan pungli di sekolah, ijazah yang ditahan, guru tidak mengajar, dan murid diberhentikan.
Laporan ketenagakerjaan mengenai pemberhentian tenaga kontrak secara sepihak dan perlindungan tenaga kontrak.
“Terakhir, laporan menyangkut air minum seperti kuantitas dan kualitas air pada musim kemarau, pipa bocor, dan pelayanan air di wilayah Banjarbakula,” pungkasnya.
Baca Juga: Tingkat Kepatuhan Tinggi, Pemkab Tanbu Diganjar Penghargaan dari Ombudsman RI
Baca Juga:Batola Terima Predikat Kepatuhan dari Ombudsman RI
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif
