bakabar.com, BANJARBARU – Aplikasi dan management Kejaksaan Negeri Banjarbaru di apresiasi Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dalam kunjungan evaluasinya hari ini.
“Kami datang ke sini untuk melakukan evaluasi lapangan terhadap penerapan zona integritas. Banjarbaru ini menjadi salah satu unit yang diusulkan menjadi kejaksaan percontohan se-Indonesia,” ujar Staf Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntansi Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB RI, Galih Hadiwijaya.
“Yang lebih menonjol dari Kejari Banjarbaru yaitu aplikasinya, manajemen kasusnya, juga manajemen perkara internal yang memiliki inovasi dapat mengontrol perkara,” jelasnya.
Tak luput dari pengawasannya, pelayanan terhadap masyarakat pun secara mendetail di periksanya.
“Kami juga melihat bagaimana pelayanan, manajemen kasus, keterbukaan terhadap publik, dan segala macam tata kelola internal lainnya yang akan mendukung kepada perbaikan kualitas pelayanan dan budaya anti korupsi,” lanjut Galih.
Setelah itu, ia memberikan nilai sangat bagus untuk pelayanan publik.
“Setelah melihat secara dekat sangat bagus, banyak inovasi yang sifatnya memudahkan masyarakat contohnya meminta izin besuk tahanan, kemudian juga banyak inovasi yang turun langsung ke masyarakat yaitu memberikan penyuluhan hukum, pelayanan tilang mereka lakukan di belakang agar pelayanan lebih nyaman dan sebagainya,” terang dia.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru, Silvia Desty Rosalina menyambut baik kedatangan Tim Evaluasi Lapangan KemenPAN RB ini.Diakuinya, dari evaluasi ini terlihat bagaimana pelaksanaan tugas dari segi penanganan perkara, inovasi, dan enam segi perubahan lain. Khususnya pelayanan publik, bagaimana pihaknya berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
“Semoga Kejari Banjarbaru bisa mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Selama ini setiap hari kami memberikan pelayanan seperti ini dan terus berubah ke arah yang lebih baik,” jelasnya.
“Tadi juga ada masukan-masukan dari tim evaluasi dan itu akan kami jalankan, guna pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” tutupnya.
Baca Juga: Sengketa Lahan Kelumpang Hulu dan Hampang, RBH: Tidak Ada Kaitan dengan Suku
Reporter : Nurul Mufidah
Editor: Muhammad Bulkini
