bakabar.com, BANJARMASIN – Belakangan ini, Premium makin sering langka di Kalsel. Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi akhirnya angkat bicara.
“Kuota BBM bersubsidi jenis Premium di Kalsel sedikit, namun peminatnya banyak,” ucap Ketua Hiswana Migas Kalsel, Syaibani kepada bakabar.com, Senin (11/11) siang.
Selaras dengan itu, kata dia, pemerintah berencana mengutamakan penyediaan BBM non-subsidi.
“Begitulah kondisi yang terjadi,” bebernya.
Kuota BBM bersubsidi di Kalsel, kata dia, sangat jauh ketinggalan dibandingkan Jawa dan Bali. Di dua pulau besar itu, konon tak pernah terjadi fenomena kelangkaan BBM bersubsidi.
“Coba kita lihat pulau Jawa dan Bali, tak pernah terjadi kelangkaan BBM bersubsidi. Dibandingkan Kalsel, Kondisi ini berbeda jauh,” tegasnya.
Pemprov Kalsel dan anggota Komisi VII DPR RI, tegas dia, memiliki peran penting dalam penentuan kuota BBM bersubsidi di Kalsel.
Menurutnya, lobi-lobi di tingkat pusat harus ditingkatkan. Lobi agar dana APBN untuk kuota BBM bersubsidi di Kalsel mencukupi.
“Kami Hiswana Migas sendiri tak memiliki kapasitas dalam menentukan kuota BBM Bersubsidi. Namun, hanya mendistribusikan ke SPBU,” katanya.
Tingginya permintaan berbanding terbalik dengan kouta BBM bersubsidi, kata dia, juga rawan disalahgunakan.
Yayasan Perlindungan Konsumen (YLK) Kalsel sendiri geram melihat fenomena kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.
"Selalu saja terjadi kekosongan. Bahkan, setiap hari terlihat antrean panjang pada jam tertentu," ucap Ketua YLK Kalsel, Ahmad Murjani kepada bakabar.com, pagi tadi.
Tak bisa dimungkiri, kata dia, apabila ingin mengisi BBM bersubsidi selalu dihadapkan dengan tulisan "kosong" atau "sedang dalam pengiriman" di depan SPBU.
Murjani menyarankan agar Hiswana Migas, Pertamina, DPRD Provinsi, dan Pemprov Kalsel duduk bersama, membahas teknis pendistribusian maupun pengawasan.
"Artinya kalau itu ditengarai kekurangan kuota untuk Kalsel maka mesti didukung data-data di lapangan," tegasnya.
Terpenting, sambung dia, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor harus terus memerjuangkannya juga ke pemerintah pusat dan Pertamina.
"Juga menyuarakan ke Komisi VII DPR RI untuk penambahan Kuota BBM Bersubsidi di Kalsel," bebernya.
Murjani berharap agar Pertamina, dan Hiswana Migas mampu meningkatkan komunikasi dan koordinasi ke pemerintah daerah. Termasuk mitra kerja. Maklum, penambahan kuota BBM bersubsidi berkaitan dengan APBN.
"Semoga kue dana APBN untuk penambahan kuota Kalsel bisa lebih diperhatikan," pungkasnya.
Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari Pertamina. Dihubungi, Region Manager Communication & CSR Pertamina Kalimantan, Hepi Wulansari belum merespon pertanyaan awak media ini.
Baca Juga: BBM Bersubsidi di Kalsel Acap Kali Kosong, YLK Geram
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz Fadhillah
