bakabar.com, BANJARMASIN – Kegerahan melihat langkanya BBM bersubsidi di Kalsel bukan hanya dirasakan organisasi masyarakat, namun juga kalangan mahasiswa.
Bahkan, mahasiswa menuding kelangkaan BBM bersubsidi merupakan kegagalan pemerintah dalam mengelola Pertamina sebagai perusahaan plat merah.
“Apalagi, Wakil Menteri ESDM pernah mengatakan bahwa langkanya premium di berbagai daerah, akibat permainan kepentingan korporasi di internal Pertamina, sehingga menyebabkan kelangkaan premium,” ucap Sekretaris Umum HMI Cabang Banjarmasin Rizal Nagara kepadabakabar.com, Senin (11/11) siang.
Pertamina dinilai tak mampu menyuplai premium secara proporsional ke berbagai daerah, sehingga terjadi kelangkaan.
Padahal apabila mengacu pada Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, sambung dia, Premium termasuk BBM penugasan yang harus didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Pemprov Kalsel seharusnya memperjuangkan pemasokan kuota premium di Kalsel. Mengingat, hampir seluruh SPBU di daerah ini mengalami kelangkaan BBM jenis Premium.
Apabila hanya mengharapkan Pemerintah pusat, ia pun tampak pesimis.
“Sehingga, mesti ada upaya pro aktif dari Pemprov Kalsel dalam memperjuangkan BBM jensi Premium agar tetap tersedia di Banua-sebutan Kalsel,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, terjadi penurunan kouta di SPBU Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Di mana kouta BBM bersubsidi jenis Premium awal16.000liter, kini turun drastis menjadi 8.000 liter.
Belum lagi, tambah dia, SPBU di daerah Hulu Sungai. Hampir setiap pagi BBM jenis Premium langsung habis.
Bukan tanpa alasan dikarenakan ulah pelangsir yang lebih dahulu memborong BBM jenis Premium.
“Harusnya pemerintah memberikan sanksi yang terhadap oknum tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Region Manager Communication & CSR Pertamina Kalimantan, Hepi Wulansari belum merespon pertanyaan yang dilayangkan Wartawanbakabar.com.
Sebelumnya, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi pun angkat bicara.
"Kuota BBM bersubsidi jenis Premium di Kalsel sedikit, namun peminatnya banyak," ucap Ketua Hiswana Migas Kalsel, Syaibani kepadabakabar.com, Senin (11/11) siang.
Selaras dengan itu, kata dia, pemerintah berencana mengutamakan penyediaan BBM non-subsidi. "Begitulah kondisi yang terjadi," bebernya.
Kuota BBM bersubsidi di Kalsel, kata dia, sangat jauh ketinggalan dibandingkan Jawa dan Bali. Di dua pulau besar itu, konon tak pernah terjadi fenomena kelangkaan BBM bersubsidi.
"Coba kita lihat pulau Jawa dan Bali, tak pernah terjadi kelangkaan BBM bersubsidi. Dibandingkan Kalsel, Kondisi ini berbeda jauh," tegasnya.
Pemprov Kalsel dan anggota Komisi VII DPR RI, tegas dia, memiliki peran penting dalam penentuan kuota BBM bersubsidi di Kalsel.
Menurutnya, lobi-lobi di tingkat pusat harus ditingkatkan. Lobi agar dana APBN untuk kuota BBM bersubsidi di Kalsel mencukupi.
"Kami Hiswana Migas sendiri tak memiliki kapasitas dalam menentukan kuota BBM Bersubsidi. Namun, hanya mendistribusikan ke SPBU," katanya.
Tingginya permintaan berbanding terbalik dengan kouta BBM bersubsidi, kata dia, juga rawan disalahgunakan.
Baca Juga:BBM Subsidi Sering Langka di Kalsel, Hiswana Migas: Timpang dengan Jawa
Baca Juga: BBM Bersubsidi di Kalsel Acap Kali Kosong, YLK Geram
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif
