bakabar.com, JAKARTA – Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi khawatir kerusuhan di Penajam Paser Utara (PPU) didomplengi provokator. Karenanya, ia meminta pemerintah tak menganggap remeh kasus ini.
“Kerusuhan massa yang terjadi di calon ibu kota baru Penajam tak boleh dipandang remeh, karena bisa jadi ini polanya meniru kejadian di tempat lain yang ditunggangi provokator tidak bertanggungjawab,” kata Baidowi, Kamis (17/10) dikutip dari Antara.
Penajam, sebagaimana diketahui, adalah salah satu Kabupaten yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai ibu kota bersama Kabupaten Kutai Kartanegara menggantikan Jakarta. Baidowi meminta pemerintah mengambil langkah ekstra terkait keamanan dan keharmonisan sosial.
Jika sudah jadi ibu kota, bukan tak mungkin banyak warga dari luar Kalimantan berdatangan ke Penajam. Baidowi khawatir lonjakan penduduk akan menimbulkan persoalan sosial baru.
“Mengingat kejadian ini, maka rencana pemindahan ibu kota wajib dikaji secara mendalam dari segala aspek seperti infrastruktur, keamanan, pertahanan maupun aspek sosial dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa,” ujarnya.
Selain itu dia mengapresiasi langkah polisi yang bergerak cepat mengendalikan situasi, dan penanganan dini.
Sebelumnya, kelompok pengunjuk rasa di Pelabuhan Ferry sempat merusak loket penjualan tiket perahu klotok dan speedboat, yang berujung pada penghentian operasional pelabuhan, pada Rabu (16/10) siang, sekitar pukul 13.00.
Pada pukul 15.30, jumlah para pengunjuk rasa terus bertambah dan mulai melakukan aksi pembakaran. Loket tiket yang sudah dirusak tadi dibakar. Pada pukul 19.00 situasi sudah terkendali dan para pengunjuk rasa pun bubar.
“Situasi sudah kembali kondusif,” jelas Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana, Rabu malam dikonfirmasi bakabar.com.
Tak Ganggu Ibu Kota
Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjamin rusuh di Penajam tak menggangu rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim.
“Tidak (pengaruh), akan jadi perhatian khusus pada aspek hubungan pendatang dan lokal,” ujar Bambang, dikutip bakabar.com dari Detik, Rabu malam.
Meski begitu, Bambang mengatakan dari kerusuhan tadi pemerintah akan memberi atensi khusus pada aspek keamanan dan sosial.
Diwartakan sebelumnya, Wakil Bupati PPU Hamdam telah memikirkan kemungkinan terjadinya lonjakan pendatang. “Beberapa langkah antisipasi sudah dilakukan,” ujar Hamdam, Rabu.
Langkah antisipasi bakal diambil, salah satunya lewat regulasi. "Kami menilai perlu memberlakukan regulasi pengendalian pendatang terkait pindahnya ibu kota negara," kata Hamdam lagi.
Penajam, kata Hamdam, bakal meniru Balikpapan dan Jakarta. Di mana kedua kota metropolitan itu sudah memiliki regulasi pengendalian pendatang.
"Bukan saja mengantisipasi lonjakan pendatang, regulasi itu juga dapat mengantisipasi masalah sosial di ibu kota negara yang baru," kata dia.
Lewat regulasi itu, kata dia, para pendatang wajib memberikan jaminan. Bisa berupa uang.
Selain itu, mereka juga diberi batas waktu untuk mendapatkan pekerjaan di Benuo Taka, sebutan Penajam.
Jika sampai batas waktu tertentu masih menganggur, pendatang itu akan dipulangkan ke daerah asal. Dengan uang jaminan tadi.
Baca Juga: Pesan Gubernur Kalsel ke Warga Penajam: Jaga Selalu Kedamaian
Baca Juga: Kendalikan Pendatang, Siasat Penajam Antisipasi Lonjakan Penduduk Ibu Kota
Editor: Fariz Fadhillah
