bakabar.com, BANJARMASIN – Sempat menjajaki minat pasar hingga ke Jepang, proyek Kereta Api (KA) Trans Kalimantan rute Tabalong-Banjarmasin tak kunjung laku dijual.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sampai kini mencari-cari investor yang mau untuk menggarap megaproyek senilai Rp24 triliun itu.
Terbaru, Komisi III DPRD Kalsel memanggil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Rusdiansyah untuk meminta kejelasan proyek KA sepanjang 213 kilometer itu.
Pasalnya, Kalsel saat ini masih dililit persoalan angkutan semen dan batu bara yang masih melintasi jalan negara.
Kondisi itu membuat provinsi dengan 13 kabupaten/kota dan pertumbuhan penduduk 4 juta lebih didera permasalahan angkutan darat: penurunan kualitas jalan dan kemacetan.
Adanya KA diharap mampu mengurai kemacetan dan menjaga kondisi jalan lintas daerah maupun provinsi. Sebagaimana diketahui, kualitas jalan di Kalsel umumnya hanya kelas III. Bobot maksimal 8 ton. Namun faktanya sampai 20 ton.
Pemprov Kalsel, kata Rusdiansyah, sebenarnya sudah meminta bantuan Kementerian Perhubungan untuk memasarkan proyek ini. Dalam catatan bakabar.com, terakhir kali penjajakan dilakukan adalah pada akhir Maret 2019 lalu.
Kala itu, Kemenhub memfasilitasi Kalsel bersama dengan satu provinsi dan enam kabupaten atau kota lainnya berangkat ke Jepang. Namun diakui Rusdiansyah upaya ini menemui jalan buntu. Investor yang diharap tak kunjung datang.
“Beberapa perusahaan sudah kita hubungi. Kita undang. Tidak ada yang mau. Kita juga ikut ke Jepang bersama kementerian tapi hasilnya sama [nihil],” jelas Rusdiansyah kepada anggota komisi III DPRD Kalsel, Jumat (04/10).
Padahal, lanjut Rusdiansyah, seluruh persyaratan sudah dilengkapi. Termasuk hasil kajian-kajian untuk pembangunan rel yang melintasi tujuh kabupaten/kota di Banua.
Dia tak membantah jika proyek KA rute Tabalong-Banjarmasin kurang menguntungkan investor. Hasil hitung-hitungan Break Even Point (BEP), investor mesti menunggu 50 tahun.
Dengan total proyek Rp24 triliun dan BEP 50 tahun, perusahaan bisa merugi. Tidak ada perusahaan yang sanggup. Karena tenggat waktu keuntungan terlampau lama.
Jika dilihat, Rp24 triliun itu hampir empat kali APBD Kalsel. “Jadi empat tahun tak belanja, baru kita bisa bangun,” sambungnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira menyebut secara garis besar proyek KA sudah siap dilaksanakan. Hanya saja susah mencari investor.
“Sebenarnya banyak yang berminat tapi kita mesti mempelajari betul-betul investor tersebut supaya tak bermasalah di kemudian hari,” kata Fajar.
Secar tegas Fajar kembali mengatakan bahwa Pemprov Kalsel siap memfasilitasi investor manapun yang serius menggarap proyek ini.
Keyakinan Fajar selasar dengan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Paman Birin, sapaan akrab Sahbirin pada akhir Desember lalu mengatakan penentuan terminal untuk kereta api sudah dibahas.
Paman Birin juga sudah menginstrusikan ke para bupati dan wali kota untuk merancang titik-titik terminal nantinya.
Kata dia, akan ada sembilan daerah di Kalsel yang dilewati KA Trans Kalimantan. Tak cuma itu, Paman Birin mengaku telah berulang kali menyampaikan rencana pembangunan rel KA ke Presiden Jokowi.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie yakin proyek ini berjalan sesuai perencanaan pembangunan, sekalipun tak masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Namun Haris mengatakan pembangunan KA mesti melibatkan pihak ketiga.
"Program lain bisa terkesampingkan apabila menggunakan APBD," katanya dihubungi media ini, Senin 17 Desember lalu.
Kepala Sub Bagian Humas dan Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Eben Torsa pernah mengatakan proyek KA sudah mencapai studi trase dan finalisasi dokumen Amdal. Jika sesuai rencana, tahapan konstruksi akan dilakukan sekitar 2-3 tahun ke depan. Dengan target operasi pada 2025 mendatang.
Eben membenarkan bahwa proyek ini tak termasuk dalam PSN, namun masuk dalam daftar Kerjasama Pemerintah dan badan Usaha (KPBU). Dalam skema itu, pembangunan akan tetap menggunakan APBN.
Presiden Jokowi sendiri saat menggelar kampanye terbuka di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Rabu 27 Maret lalu, menyatakan siap merealisasikan mimpi masyarakat Kalsel memiliki kereta api.
Jika tak kunjung ada investor yang memanfaatkan peluang tersebut Jokowi, dalam kampanye-nya, berjanji akan turun tangan mengambil alih.
"Kalau memang investor diberi peluang tidak ada yang sanggup ya akan dikerjakan oleh pemerintah, tapi investor diberikan peluang kesempatan yang pertama," ucap Jokowi, kala itu.
Baca Juga: Ke Jepang, Pemprov Tawarkan Proyek Kereta Api Kalsel
Baca Juga: Pacu Ekonomi Daerah, Haris Makkie: Kalsel Butuh Kereta Api
Baca Juga: Jokowi Janji Realisasi Proyek Kereta Api dan Tol Banjarbaru-Batulicin
Baca Juga: Bertemu Dubes Rusia, Gubernur Klaim Proyek Kereta Api Berlanjut
Baca Juga: Kereta Api Tabalong-Banjarmasin: Dua Stasiun Perdana Bakal Dibangun di Tabalong
Baca Juga: Gubernur Kaltim Siap Lanjutkan Proyek Kereta Api Borneo
Reporter: Rizal KhalqiEditor: Fariz Fadhillah
