bakabar.com, MUARA TEWEH– Kisruh keterlambatan pembayaran klaim RSUD Muara Teweh terhadap BPJS kesehatan Barito Utara dan kemungkinan pembatasan pelayanan pasien yang berobat mendapat tanggapan serius dari para wakil rakyat.
Anggota DPRD Barito Utara, Henny Roesgiarty Rusli kepadabakabar.commengatakan,dewan menegaskan agar tidak ada yang namanya pembatasan pelayanan dan jangan sampai terhambat karena masalah dana operasional.
Anggota DPRD Barito Utara Kalimantan Tengah, Henny Roesgiarty Rusli, Netty Herawati, Hj Sinaryati dan Rujana Anggraeni. Foto-bakabar.com/Muhammad Nasution
"Mengurangi pelayanan bukan solusi terbaik malah akan menambah masalah ditemukan dikemudian harinya, karena rumah sakit adalah sifatnya pelayanan sehingga tidak mungkin kita membatasinya. Pelayanan RSUD Muara Teweh harus tetap jalan," tuturnya.
RSUD Muara Teweh harus mencari solusi karena mereka sudah menjadi Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) yang seharusnya mempunyai dapur sendiri, tidak ketergantungan dengan pemerintah daerah, tidak seperti sebelumnya sebelum menjadi BLUD,yang mana kebutuhan rumah sakit menjadi beban pemerintah daerah.
“Dewan berharap agar pihak RSUD Muara Teweh tidak membatasi pelayanan karena itu bukan untuk mengurangi masalah bahkan akan menambah masalah lebih besar lagi, “ucap Henny,Selasa (01/10).
Hal senada juga disampaikan oleh wakil rakyat lainnya,Netty Herawati,dikatakannya,perlu segera duduk bersama antara pihak RSUD Muara Teweh, BPJS Kesehatan serta pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik mengatasi kekurangan dana rumah sakit.
Satu hal yang pasti dan menjadi harapan kita sebagai wakil rakyat,jangan sampai pihak rumah sakit mengurangi pelayanan atau pembatasan bahkan kalau bisa terus meningkatkan pelayanan.
Sebelumnya diberitakan bahwa pihak RSUD Muara Teweh akan membatasi pelayanan karena terkendala belum cairnya klaim mereka pada BPJS Kesehatan hingga tagihan capai Rp7 miliar lebih.
Hal inilah yang menyebabkan manajemen rumah sakit kesulitan untuk biaya operasional bahkan harus meminjam dana talangan kepada kas daerah Rp3 miliar lebih dengan jaminan klaim di BPJS Kesehatan.
Baca Juga: Puan Maharani: Pemerintah Tetap Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
Baca Juga: Cucu Mengidap Hemofilia, Kasran Punya Cerita Manfaat BPJS
Reporter: AHC17Editor: Aprianoor
