bakabar.com, JAKARTA- Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas diketahui beberapa hari terakhir menggelar unjuk rasa menolak revisi UU KPK dan RUU KHUP.
Terkait hal tersebut Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Mensristekdikti) Mohamad Nasir mengancam akan memberikan sanksi kepada rektor yang ikut serta mengerahkan demo. Terkait dengan bentuk sanksi Nasir akan melihat terlebih dahulu bentuk pengerahannya.
"Nanti akan kami lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa dia. Kalau dia mengerahkan sanksinya keras. Sanksi keras ada dua bisa SP1 dan SP2. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dikutip dari sindonews.com, Kamis (26/09).
Dia mengatakan rektor juga harus bertanggungjawab jika tidak mengingatkan dosen yang ikut serta menggerakan masa demo. "Dosennya nanti rektor kan. Kalau dia (rektor) tidak menindak, rektornya yang kami tindak," ungkapnya.
Dia mengatakan akan terus memonitor perkembangan yang ada. Dia akan mengambil langkah pendekatan persuasif kepada para mahasiswa. Dia juga meminta rektor untuk mengingatkan mahasiswa agar tidak turun ke jalan.
"Nanti kita ajak dialog. Kita masih ada waktu dialognya.Jadi jangan sampai menggerakkan yang membuat kekacauan, enggak boleh. Kekacauan nanti urusannya keamanan, urusannya nanti bagian Polri dan TNI," ungkapnya.
Dia mempersilakan mahasiwa menyampaikan kritik tapi dengan cara yang baik. Dia mengaku khawatir demo tersebut ditunggangi oleh pihak yang tidak jelas.
"Jangan sampai mahasiswa demo ditunggangi oleh orang lain, kepentingan lain. Mahasiswa dalam mengkritik saya persilakan tetapi dengan cara yang baik, karena mahasiswa orang akademik, orang yang punya intelektual yang baik," pungkasnya.
Baca Juga: Bantu Amankan Jakarta, Polda Kaltim Kirim 1 SSK Brimob
Baca Juga: Mau Demo ke Jakarta, Ratusan Siswa SMK Diamankan Polisi
Editor: Aprianoor
