bakabar.com, JAKARTA - Untuk kemasan daging kurban, sejumlah masjid dan pesantren sudah menggunakan pembungkus ramah lingkungan yang mudah terurai.
Hal itu sesuai imbauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong penggunaan kemasan organik untuk membungkus daging kurban saat Idul Adha.
“Kemasan-kemasan yang organik sangat disarankan (dipakai jadi pembungkus daging kurban) karena akan mudah terurai saat dibuang ke lingkungan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (Dirjen PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati seperti ditulis Republika.co.id.
Prinsipnya KLHK saat Idul Adha mendorong pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai wadah atau kemasan daging kurban. KLHK juga mendorong teman-teman di daerah untuk aktif berperan mendorong pengurangan penggunaan kantong plastik.
“KLHK mendorong dengan menyiapkan surat edarannya karena kewenangan operasional pengelolaan sampah sebagian besar ada di pemerintah daerah,” ujarnya.
KLHK melalui Direktur Pengelolaan Sampah, Novrizal Tahar juga mengajak masyarakat merayakan Idul Adha tanpa kantong plastik. Ajakan tersebut disampaikan melaluiflyerresmi yang dikeluarkanKLHK.
Flyeryang memiliki hashtag kendalikan sampah plastik itu mengajak masyarakat memaknai kurban dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Pada flyer tersebut terdapat gambar kantong plastik yang disilang merah, artinya sebuah ajakan agar tidak menggunakan kantong plastik.
“Enggak ada plastik diflyeritu, plastiknya di kasih silang merah,” kata Novrizal saat dihubungiRepublika,Ahad (28/7).
PadaflyerKLHK yang mengajak merayakan Idul Adha tanpa kantong itu, masyarakat direkomendasikan menggunakan besek bambu, besek daun kelapa dan besek daun pandan untuk membungkus daging kurban. Juga direkomendasikan menggunakan daun jati, daun pisang dan wadah makanan yang bisa dipakai berkali-kali.
Novrizal mengatakan, tidak mungkin pihaknya memaksa orang-orang. Melaluiflyeritu pihaknya hanya mendorong kesadaran perubahan perilaku publik agar lebih ramah lingkungan. Dia juga menyampaikan bahwa sebenarnya persoalan sampah kewenangannya ada di pemerintah daerah. Beberapa pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait sampah.
Baca Juga:Film Koboy Kampus, Peluang Bangkitkan Industri Perfilman Banua
Baca Juga:BMKG Pastikan Erupsi Tangkuban Parahu Tak Akan Picu Aktivitas Sesar Lembang
Editor: Syarif
