bakabar.com, MARABAHAN – Seiring penundaan beberapa program akibat prioritas anggaran, termasuk pengadaan kendaraan dinas baru pimpinan SKPD, Pemkab Barito Kuala menambah anggaran dalam APBD Perubahan 2019.
Perubahan tersebut masuk dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2019 yang disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Batola bersama Bupati Hj Noormiliyani AS, Senin (15/07/2019).
“Sebagaimana tercakup dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), anggaran pendapatan dalam APBD Perubahan adalah Rp1.264.594.700.000 atau turun 1,19 persen dari APBD 2019,” papar Noormiliyani.
“Sementara anggaran belanja naik 9,97 persen dari APBD 2019 sebesar Rp1.409.532.725.577,65, sehingga anggaran diproyeksikan mengalami defisit Rp144.938.025.577,65,” imbuhnya.
Kemudian penerimaan dalam APBD Perubahan 2019 mencapai Rp166.938.025.577,65. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah Rp22.000.000.000.
“Diharapkan pembayaran bersih yang diperoleh berjumlah Rp144.938.025.577,65. Dengan demikian, silpa yang diproyeksikan di akhir 2019 adalah Rp0,” tegas Noormiliyani.
Peningkatan proyeksi belanja sendiri disebabkan rencana penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sejak triwulan keempat 2019. Kemudian belanja hibah dan bantuan kepada desa maupun partai politik.
Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Pemkab Batola juga meningkatkan pembiayaan tidak terduga sebagai bagian dari program tanggap darurat bencana.
Melalui APBD Perubahan 2019, Pemkab Batola juga merealisasikan program prioritas berupa bedah kampung terintegrasi di tiga desa di tiga kecamatan, serta pembayaran premi BPJS.
Ketiga desa tersebut adalah Banitan di Kecamatan Kuripan, Balukung di Kecamatan Bakumpai dan Sungai Telan Besar di Kecamatan Tabunganen.
“Juga guna meningkatkan kualitas layanan perangkat daerah, pagu belanja langsung dialokasikan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional pimpinan SKPD dan pejabat lain,” beber Noormiliyani.
Terkait mobil dinas operasional, sekarang pimpinan SKPD di Batola menggunakan Toyota Avanza yang sudah dipakai selama sekitar sepuluh tahun terakhir.
Sebaliknya di awal tahun anggaran 2019, semua camat dari 17 kecamatan diberikan mobil baru Mitsubishi Xpander tipe exceed sebagai pengganti Suzuki APV.
Lantas semua bekas mobil dinas camat tersebut diserahkan kepada instansi yang belum memiliki kendaraan operasional.
Dari segi harga, Xpander sedikit lebih mahal dibandingkan Avanza. Untuk varian terbawah, Avanza 1.3 E M/T dijual seharga Rp191,1 juta. Sementara versi termahal Avanza New Veloz 1.5 A/T seharga Rp239,45 juta.
Sementara Xpander termurah bertipe GLX MT dijual Rp204 juta. Sedangkan kelas tertinggi ultimate A/T berbanderol Rp258 juta.
Besar kemungkinan kendaraan baru pimpinan SKPD adalah Xpander varian tertinggi, atau bahkan Toyota Innova.
Untuk varian terendah Innova 2.0 G M/T berharga Rp309 juta. Sedangkan varian tertinggi 2.0 Q A/T berbanderol Rp412 juta.
Namun demikian, status kendaraan baru maupun kebutuhan lain masih harus dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca Juga:Identitas Mayat yang Dikira Bangkai Hewan di Batola Terkuak
Baca Juga:Pemindahan Ibu Kota Genjot Pemerataan Ekonomi dan Pembangunan Daerah
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Syarif
