bakabar.com, BANJARMASIN – Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono tak heran banjir melanda Tanbu dan Kotabaru, Kalimantan Selatan, sepekan belakangan ini. Selain karena cuaca ekstrem, banjir ditengarai akibat degradasi lingkungan.
“Evaluasi perizinan industri ekstraktif, daya tampung lingkungan sudah ada yang rusak,” ujar Kis kepada bakabar.com, Jumat (14/6).
Baca Juga: Sidak Tambang PT TIA, Cuncung Senggol Soal Bantuan Banjir Tanbu
Di Tanbu, meminjam catatan Walhi, 79 persen wilayahnya sudah dibebani izin tambang (63%) dan Sawit (16 %).
Sementara, untuk Kalsel, dari 3,7 juta hektar total luas lahan, nyaris 50 persen di antaranya sudah dikuasai oleh perizinan tambang dan kelapa sawit.
Dengan demikian, kata Kis, Kalsel khususnya Tanbu bisa dikategorikan darurat ruang dan bencana ekologis.
"Konflik agraria dan tenurial di Kotabaru dan Tanah Bumbu juga masih banyak yang belum selesai. Belum lagi para mafia tanah," jelas dia.
Selain mendesak pemerintah menindak tegas pelanggar lingkungan, Walhi menilai perlu ada langkah tegas dan jelas dari negara untuk mengurai permasalahan kejahatan tambang, termasuk terkait reklamasi.
“Kami mendesak pemerintah pusat dan daerah membentuk Komisi Khusus Kejahatan Tambang, dan Pengadilan Lingkungan,” jelas Kis.
Kemudian, segera melakukan audit lingkungan dan mencabut izin-izin tambang yang nakal, maupun izin tambang yang masih belum beroperasi.
“Pemerintah segera rehabilitasi tutupan hutan dan lahan yang rusak. Dan lakukan perbaikan pemulihan fungsi sungai dan drainase dari hulu sampai hilir,” jelas dia.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengeluarkan status tanggap darurat bencana banjir di 7 kecamatan. Status tanggap darurat bencana dikeluarkan melalui surat pernyataan tanggap darurat bencana nomor 360/242/BPBD/2019.
Berdasarkan kajian Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Tanah Bumbu, 7 kecamatan yang dinilai darurat bencana yakni Kecamatan Kusan Hulu, Kusan Hilir, Mantewe, Karang Bintang, Satui, Sungai Loban, dan Batulicin.
Sedangkan, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu pada Senin 10 Juni 2019 mencatat, ada 706,35 hektare sawah terendam banjir di 6 kecamatan. Sementara, rumah warga yang terdampak sekitar 1.591 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 5.000 jiwa
Baca Juga: PT Batulicin Enam Sembilan dan Yayasan Haji Maming Distribusikan 5.5 Ton Beras untuk Korban Banjir
Editor: Fariz Fadhillah
