bakabar.com, JAKARTA – Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko mengusulkan pendirian tiga pangkalan militer yang terintegrasi dalam satu kawasan di Ibu Kota baru Indonesia. Pulau Kalimantan digadang jadi kandidat kuat calon ibu kota baru.
“Itu kan impian. Ada unsur laut, unsur udara dan darat dalam satu kawasan. Saya pikir ini prestise sebuah negara yang menunjukkan kepada dunia luar atas kekuatan yang dia miliki,” katanya, dikutip bakabar.com dari Antara, Kamis pagi.
Usulan tersebut juga disampaikan Moeldoko kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Menurut dia pangkalan militer Indonesia saat ini masih terpisah dalam beberapa kawasan dengan jarak yang cukup jauh. Misalnya Pangkalan Angkatan Laut di Surabaya yang terpisah jauh dengan Pangkalan Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma Jakarta.
Jika jadi dipindahkan ke Kalimantan, Moeldoko meminta Bappenas untuk memetakan kawasan pelabuhan atau pangkalan yang representatif bagi penggabungan kekuatan militer Indonesia.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengaku sudah mengalokasikan dana bagi kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan di ibu kota baru.
“Nilainya sudah termasuk yang Rp446 triliun (dana total pemindahan ibu kota). Banyak masukan, kita tidak hanya bicara komponen pertahanan ibu kota, tapi juga pertahanan regional di Kalimantan,” katanya.
Dikatakan Bambang Bappenas saat ini tengah mempertimbangkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di Ibu Kota Jakarta untuk dipindah ke Kalimantan.
“Kita pertimbangkan juga apakah sistem yang ada sekarang di Jakarta itu cukup atau perlu di-upgrade untuk mengikuti perkembangan zaman,” katanya.
Bambang menambahkan rencana pemindahan ibu kota negara sudah dipastikan menuju Pulau Kalimantan pada 2024, namun lokasinya belum ditentukan.
“2024 adalah awal pemindahan Ibu Kota, yang awal dipindahkan adalah fungsi eksekutif dan legislatif. Namun Istana Presiden merupakan salah satu yang diprioritaskan pembangunannya mulai 2021,” katanya.
Sebelumnya, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa diyakini akan menciptakan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional, seperti pertambangan.
“Adanya ibu kota baru di Kalimantan, maka akan muncul sektor baru di Kalimantan,” kata Bambang dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan, Smart, Green and Beautiful di Jakarta, kemarin,
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan dapat memunculkan sektor jasa baru yang akan melengkapi sektor jasa yang sudah ada di sana sebelumnya.
Bambang memang menilai, perekonomian di Kalimantan masih bergantung pada sektor tradisional yaitu sumber daya alam berbasis tambang, hutan dan perkebunan.
Rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan menambah pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 0,1 persen. Jika pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen, maka adanya proyek kegiatan pembangunan ibu kota baru, akan bertambah menjadi 5,1 persen.
Angka 0,1 tersebut dianggap tidak tergolong kecil karena PDB Indonesia saat ini sekitar Rp15 ribu triliun. Sehingga dampak langsung diperkirakan sebesar Rp15 triliun akibat adanya pemindahan ibu kota.
Baca Juga:Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Bakal Geser Dominasi Sektor Tambang?
Baca Juga:Palangka Raya: Jejak Rusia dan Kandidat Ibu Kota dari Masa ke Masa
Editor: Fariz Fadhillah
