bakabar.com, BANJARMASIN - Pencabulan sejumlah santriwati oleh AJM (61) Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) benar benar menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, korban asusila oknum tokoh agama itu sudah mencapai 7 orang!
Kasus kekerasan seksual terutama pada anak di bawah umur termasuk jenis pelanggaran HAM. Terlebih, pelakunya adalah orang dekat korban.
Belakangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan siap ikut mengawal proses hukumnya. Apalagi, jika proses yang bergulir tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Kami akan tangani, tapi memang ada keterbatasan. Sepanjang sudah diproses hukum, kami tidak bisa menangani pelanggaran HAM-nya. Kecuali misalnya penegak hukum tidak melakukan prosedur dengan sepatutnya," kata Subianta kepada bakabar.com.
Kemenkumham, kata Subianta, memiliki peran sebagai mediator sebelum diproses dalam ranah hukum.
"Kami harus memastikan kasus tersebut ditangani dengan baik, agar hak-hak dia dipenuhi. Yang kami lihat adalah pada pelanggaran HAM nya saja, sisanya kewenangan pihak terkait lainnya," ujarnya.
Selain karena korbannya anak di bawah umur, Kemenkumham bakal turun tangan apabila ada kelalaian penanganan dari aparat penegak hukum. Sedangkan untuk kasus pencabulan di Ponpes Limpasu, pihaknya belum bisa berbuat sejauh itu.
"Kalau tidak ditangani secara baik, tentunya kami akan berkordinasi dengan pihak terkait untuk memperhatikan masalah ini. Kami bukan aparat yang bisa memberikan hukuman,"ungkapnya.
Menimbang kasus sebelumnya yang melibatkan pengasuh Ponpes Limpasu sebagai tersangka bukanlah kejadian baru.
Kapolres HST AKBP Sabana Atmojo mengatakan, di 2017 tersangka pernah membuat surat pernyataan karena melakukan tindakan serupa sehingga tidak diproses secara hukum.
Hal ini disayangkan oleh Subianta. Dalam masyarakat memang masih ada istilah sistem kekeluargaan. Namun ia berpendapat kasus seperti itu, sebaiknya tetap diproses secara hukum.
"Seharusnya tetap diproses kepolisian. Perdamaian boleh, tapi kan tetap menjadi pertimbangan hakim," ucapnya.
Secara pribadi ia berpendapat, guyub dalam masyarakat memang dibenarkan. Tapi dari sisi hukum pidana ketika ada kejahatan yang telah terjadi, aparat seharusnya tetap bertindak.
"Kami memaklumi masyarakat inginnya damai, aman dan tentram. Saran kami tetaplah diproses, apalagi kalau korban merasa dirugikan. Silakan datang ke kami," imbuhnya.
Ia memberi catatan, penanganan yang dapat mereka berikan yaitu berupa koordinasi, verifikasi dan klarifikasi kepada aparat kepolisian.
"Fungsi kami adalah memajukan, melindungi, menghormati HAM seseorang," katanya.
Kalau sebelumnya tersiar hanya 5 korban, jumlah santriwati yang dilecehkan ternyata 7 orang. AKBP Sabana Atmojo mengakui fakta baru tersebut.
Terungkap sejak Mei 2019 lalu, pengungkapan tragedi Limpasu HST terbilang alot. Upaya keras demi mengungkap secara terang perbuatan asusila itu membuahkan hasil. Setelah satu per satu korbannya berani melaporkan aksi bejat AJM ke polisi.
"Kami sudah tetapkan AJM (61) sebagai tersangka atas pencabulan terhadap 7 santriwati," kata AKBP Sabana Atmojo.
Tersangka, tekan Sabana, mengelak tuduhan tersebut. Namun dengan sejumlah bukti sah pihaknya punya kekuatan untuk menetapkan AJM sebagai tersangka.
Dari keterangan yang digali kepolisian, terhadap 2 korban TR dan SA diajak ke kediaman tersangka. Saat korban mau mandi, pengasuh ponpes bejat ini malah mengikutinya dan memandikan calon mangsa.
Kemudian korban dibawa masuk ke kamar dan dibaringkan. Saat itulah perbuatan tak senonoh leluasa dilancarkan AJM.
"Pelaku ini sudah berkali-kali melakukan perbuatan itu di tempat berbeda," kata Sabana.
Sementara 5 korban lainnya, terang Sabana, bermula ketika para korban sedang beristirahat selepas makan di kantin ponpes. Saat itu juga tersangka memasuki ke asrama dan melakukan aksinya.
Terungkapnya kasus ini juga berkat peran Haji Uwah, salah satu orang tua korban. Berkat ia LS (14), korban kelima yang berasal dari Kalimantan Tengah datang mengadu.
Praktis, korban yang tercatat saat ini berjumlah 5 lima orang, belum termasuk dua korban lain yang identitasnya belum dibeberkan polisi. Sebelumnya, ada nama KA (12) asal Barabai Kalsel, TA (8) Melak Kaltim, SL (16) Awayan Balangan dan SR (19) asal Tamban Barito Kuala.
Jauh sebelum kasus ini terungkap, LS korban kelima mengalami perubahan perilaku. Lebih banyak diam dan selalu murung.
Hingga suatu ketika, seorang pemuda yang ingin meminang LS datang. Ironisnya, LS langsung menolak mentah-mentah pinangan itu. Sampai, orang itu datang berkali-kali.
"Saat saya mempertanyakan kenapa LS menolak, dia mengatakan kepada saya khawatir kalau dia sudah tidak perawan lagi," kata MW, tante LS, kepada bakabar.com.
Dari situlah MW coba menggali penyebabnya. Akhirnya LS mengaku bahwa ia tak betah tinggal di Ponpes lantaran tabiat AJM. Selama 6 bulan tinggal di situ, LS menerima perlakuan tidak senonoh; kekerasan seksual.
LS, kata MW, oleh AJM diminta tinggal di rumahnya yang tidak jauh dari Ponpes, yakni Desa Hawang. Alasannya kamar di ponpes masih belum selesai dibangun atau penuh.
"Selama enam bulan itu ia merasa tak nyaman, LS menceritakan kepada saya, sudah dua kali mencoba kabur. Pertama, kabur ke jalan. Tapi ditemukan dan kembali ke pondok. Kedua, bersembunyi di atas plafon," kata MW.
Kini, melalui alat bukti yang cukup, polisi telah menjerat AJM dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Kemungkinan bertambah, mengingat pelakunya adalah orang terdekat korban.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Subianta Mandala. bakabar.com/Nita
Baca Juga:Korban Aksi Cabul Pengasuh Ponpes Limpasu Ternyata 7 Orang
Baca Juga:Pemprov Turun Tangan Dampingi Para Korban Pencabulan di Ponpes Limpasu
Reporter: AHC09Editor: Fariz Fadhillah
