bakabar.com, BANJARMASIN – Angin segar perjuangan cuti melahirkan bagi para buruh perempuan yang selama ini dirasa kurang, berembus saat peringatan Hari Buruh internasional atau May Day 2019 di depan kantor DPRD Kalsel, Rabu (1/5). Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan Yazide Fauzie mendukung penuh usulan ini.
“Jika cutinya hanya dua atau tiga bulan, itu sangat tidak cukup. Hubungan emosional bayi dan ibu tidak akan terjalin baik kalau hanya sebentar,” katanya saat berdialog dengan massa aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Rabu (1/5).
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2019 di depan Mahligai Pancasila, Selasa (1/5) pagi.
Aksi kemudian berlanjut ke depan kantor DPRD Kalsel, dan berakhir di depan kantor Wali Kota Banjarmasin.
Bahkan, dalam dialog tersebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini siap menandatangani dukungan cuti melahirkan lima bulan saat itu juga.
“Hari ini juga, saya Yazide Fauzie siap tanda tangan mendukung cuti lima bulan untuk ibu hamil,” kata dia ke para pedemo.
DPRD Kalsel, kata dia, akan langsung menyurati Pemprov Kalsel menindaklanjuti tuntutan tersebut. Meminta kepada pemerintah daerah segera menerbitkan surat edaran.
“Idealnya, ibu melahirkan dapat cuti sebulan sebelum melahirkan dan tiga sampai empat bulan sesudah melahirkan,” sambungnya.
Selain menyurati Pemprov, dewan juga segera berkonsultasi dengan pihak kedokteran untuk mendapatkan informasi berapa tenggat waktu ideal yang diperlukan pasca melahirkan.
Untuk diketahui. Selama ini para buruh melahirkan, hanya mendapat cuti 12 pekan dari perusahaan. Atau sebulan sebelum dan dua bulan setelah melahirkan.
Cuti melahirkan menjadi salah satu harapan yang disampaikan dalam demonstrasi damai di depan kantor DPRD Kalsel. Dalam aksi ini, FSPMI menerjunkan sedikitnya ratusan massa.
Mewakili buruh, Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto mengapresiasi apa yang disampaikan Yazide. Namun yang menjadi catatan adalah janji tersebut mesti betul dikawal.
“Jangan sekadar janji manis. Kita akan soroti dan terus mengawal," ucapnya, kepada media ini.
Selain itu, Yoeyoen juga mengungkapkan, survei kelayakan kebutuhan buruh di Kalsel harusnya naik 4 persen dari upah minimum provinsi sebesar Rp2.651.781.
"Kita minta PP 78 ini direvisi dengan melibatkan serikat buruh untuk tentukan UMP. Jadi kami minta UMP ini tidak lagi menggunakan pada inflasi dan pertumbuhan ekonom. Tetapi pada perhitungan KHL yang sekarang 64 item kita minta menjadi 84 item," ujarnya saat berorasi di depan Mahligai Pancasila.
Karenanya, Yoeyoen meminta Gubernur bisa merekomendasikan kenaikan upah dalam jumlah tersebut.
"Apalagi memenuhi kebutuhan rumah tangga, ini tidak mencukupi, kami meminta Gubernur bisa mendengar suara buruh ini," teriaknya dari atas mobil komando.
Dengan dinaikkannya upah, menurut Yoeyoen, akan memacu buruh untuk meningkatkan produktivitas kerja.
Yoeyoen berharap, desakan ini juga didengar pengusaha-pengusaha di Bumi Lambung Mangkurat. Sehingga bisa memperhatikan kesejahteraan buruh yang ada di lingkungannya.
Jalannya demo oleh buruh yang mengenakan kaos putih ini mendapat pengawalan dari ratusan polisi berseragam lengkap.
Dua mobil water canon dengan daya semprot air tinggi tampak disiagakan di samping Sekretariat DPRD Kalsel.
Tak hanya barisan polisi pria, sejumlah polwan juga terlihat berdiri berbanjar, membentuk formasi pagar betis. Terlihat pula anggota Brimob dan TNI ikut mengawal dari kejauhan.
Melanjutkan aspirasinya, massa aksi kemudian bertolak dari depan kantor DPRD Kalsel menuju kantor wali kota Banjarmasin.
Baca Juga:
Baca Juga:
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah
