bakabar.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro memastikan bahwa rencana pemindahanibu kotanegara ke luar Pulau Jawa telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Masalah pemindahan ibu kota ke lokasi baru ini sudah masuk ke dalam RPJMN 2020-2024, nanti ketika sudah jelas kapan dimulai pelaksanaannya, tentunya akan kita lakukan penyesuaian pada RKP di tahun yang bersangkutan. Tapi yang pasti sudah masuk RPJMN untuk lima tahun mendatang,” ujar Bambang di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (9/5/2019).
Dia menjelaskan bahwa masalah pemindahanibu kota ini sudah menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Tujuan utamanya sekali lagi untuk mengurangi beban Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis, keuangan dan ekonomi yang berskala regional dan internasional.
“Kedua, memberikan kesempatan kepada daerah di luar Jawa untuk bisa berkembang lebih cepat, sehingga pemerataan antara Jawa dan luar Jawa yang saat ini cukup tajam bisa diatasi,” kata Bambang.
Bambang juga mengatakan bahwa pemerintah sudah belajar dari kesalahan, kekurangan yang saat ini dialami dalam mengelola kota di manapun di wilayah Indonesia, termasuk juga mempelajari keberhasilan dan kegagalan pemindahan ibukota di berbagai negara yang jumlahnya cukup banyak.
“Jadi belajar dari keberhasilan dan kegagalan itu, tentunya kita akan mencari upaya yang terbaik sehingga proses pemindahan ini akan memberikan manfaat kepada aspek ekonomi dan sosial,” tuturnya.
Pemerintah telah memilih untuk membangun ibu kota baru pemerintahan di luar Pulau Jawa mengingat beban di DKI Jakarta yang semakin bertambah, karena harus berperan sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis.
Beban peran ganda itu membuat pusat mobilitas penduduk berhilir ke DKI Jakarta yang menyebabkan ketimpangan antara kemampuan sistem transportasi untuk memenuhi permintaan konektivitas seluruh penduduk di Jakarta dan semua kota penyangga Jakarta.
SebelumnyaBambang Brodjonegoro mengungkapkan estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa sekitar Rp 466 triliun.
Baca Juga:Pindah Ibu Kota Negara, Jokowi: Gunung Mas Kalteng Penuhi Syarat Luas Lahan
Baca Juga:Terkait Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi Tinjau Sejumlah Lokasi di Kalteng
Editor: Aprianoor
