bakabar.com, BANJARMASIN - Partai Golkar mengklaim masih 'berkuasa' di Kalsel pasca Pemilu legislatif 17 April 2019 lalu. Secara rata-rata perolehan kursi Golkar di kabupaten/kota mengalami peningkatan signifikan.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalsel, H Supian HK menyebut untuk DPRD Kalsel kemungkinan pihaknya mampu mendapatkan 16 kursi.
Baca Juga: Jokowi Kirim Luhut, Gagal Temui Prabowo, Hashim Sebut Alasannya
"Pada perhitungan sementara kemungkinan besar kita mendapatkan 16 kursi untuk DPRD Kalsel. Jumlah kursi itu masih memungkinan meningkat," tegas Supian HK yang masih mengemban tugas sebagai anggota DPRD Kalsel, Selasa (23/4).
Diungkapkannya, memang ada beberapa daerah Golkar mengalami penurunan jumlah kursi. Diantaranya Banjarmasin, kalau sebelum Golkar mampu mendudukkan 8 kader, 2019 hanya 6 kursi yang diperoleh.
Namun, ungkap Ketua Komisi III DPRD Kalsel ini, rata-rata pada sejumlah wilayah di Kalsel Golkar mampu mendongkrak perolehan jumlah kursi. Salah satunya Batola. Kalau sebelumnya Golkar hanya menempatkan 2 orang, tahun ini kemungkinan bisa 3 kader yang duduk di DPRD Kalsel.
Otomatis, terang Supian HK., Golkar akan kembali mampu mendapatkan jatah jabatan Ketua DPRD Kalsel. "Alhamdulillah kita bisa mempertahankan tradisi mendapatkan jatah kursi Ketua DPRD Kalsel," ujarnya.
Ditanya apakah ada wajah baru yang akan mengemban amanah sebagai anggota dewan Kalsel dari Partai Golkar? Supian HK menyebut kemungkinan besar Troy Satria dan Hj Dewi Damayanti Said yang berpeluang mewarnai jabatan sebagai anggota DPRD Kalsel periode 2019-2024.
Sementara Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Hormansyah mengaku pihaknya kemungkinan masih bertahan dengan 6 kursi di DPRD Kalsel.
"Ini masih prediksi, kita tunggu saja hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ungkapnya.
Pada umumnya Hormansyah yang juga kemungkinan masih duduk sebagai wakil rakyat Kalsel ini menilai Pemilu 2019 masih banyak catatan. Menurutnya tensi Pilpres lebih tinggi ketimbang Pileg.
Tak hanya itu, ia pun melihat imbalan petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tak setimpal dengan pekerjaannya. Dia pun berharap Pemilu berikutnya honor petugas di TPS bisa ditingkatkan. "Apalagi pekerjaan mereka bukan hanya memakan waktu panjang, tapi juga banyak tekanan, terutama dari calon legislatif," kata Hormansyah.
Terakhir ia berkeinginan Pemilu 2019 yang penuh catatan wajib jadi bahan evaluasi. Tujuannya agar pesta demokrasi di negeri ini tahun berikutnya bisa lebih baik.
Baca Juga: Efek Ekor Jas Prabowo-Sandi, PKS Kalsel Klaim Posisi 3 Besar
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Syarif
