bakabar.com, BANJARMSIN – Money Politics atau politik uang begitu khas terdengar jelang masa-masa pemilu.
Entah dari mana budaya politik uang itu berasal. Di masyarakat Indonesia politik uang sudah mulai terang-terangan sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 silam.
Baca Juga: Tonjolkan Program JAMKESRI, Sri Nurnaningsih Siap Mengabdi Lima Tahun ke Depan
Kali ini bakabar.com mencoba membincangkannya dangan M Lutfi Saifuddin, politikus muda yang malang melintang di dunia politik. Lutfi juga tercatat sebagai wakil rakyat di DPRD Kalsel.
Menurutnya, politik uang berawal dari seleksi para kader ‘karbitan’ dalam konteks kontestasi politik praktis.
Istilah kader ‘karbitan’ adalah Caleg yang maju tanpa pengalaman politik, apalagi organisasi yang cukup. Atau mereka yang maju menjadi Caleg semata karena punya modal keuangan mapan.
“Daerah rawan politik uang biasanya di daerah pinggiran, yang lokasinya padat penduduk dan di sana masif sekali budaya seperti itu,” kata Lutfi.
Minimnya pengetahuan politik menjadi alasan utama jika bicara politik uang.
Dari situ, para caleg ‘karbitan’ mendapat celah untuk mengumpulkan suara.
Masyarakat yang awalnya tak paham soal politik, lalu dicekoki oleh caleg ‘karbitan’ untuk kepentingan suara. Budaya politik uang pun berkembang.
Lantas, apa solusinya? Menurut Lufi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti punya aturan untuk kader muda yang ingin maju menjadi Caleg.
Misalnya punya pengalaman politik minimal 1-2 tahun. Kemudian, juga pengalaman berorganisasi. “Dan dia mesti paham jika menjadi anggota DPRD apa saja tugasnya,” sebutnya.
Jika demikian, dirinya optimistis para kader yang punya elektabilitas bisa maju menjadi anggota DPRD tanpa menyebarkan budaya politik uang.
“Kalau mau maju misalnya, jadi anggota DPRD tahun 2019, kader partai mestinya sudah mempersiapkan diri sejak 2 tahun atau minimal satu tahun,” begitu kata politikus Gerindra ini.
Lutfi yang tampil santai mengenakan kemeja lengan pendek berwarna biru lengkap dengan peci hitamnya menilai, partai mestinya punya kriteria ketat. Untuk maju menjadi anggota DPRD banyak persiapan yang mesti dipahami.
“Jangan sampai, nanti pas duduk jadi anggota DPRD baru belajar. Itu tidak tepat,” ujarnya mengakhiri.
Baca Juga: Puluhan Ribu Warga akan Hadiri Kampanye Jokowi di Kupang
Reporter: Rizal khalqiEditor: Fariz Fadhillah