bakabar.com, BANJARMASIN – Keberadaan putra daerah di Kabinet pemerintahan mendatang bisa jadi nilai tawar guna menjawab problema di daerah, salah satunya soal pembangunan.
Jika demikian, siapapun calonnya pada pertarungan Pilpres 2024 mendatang, sudah barang tentu suara masyarakat Banua akan condong ke paslon tersebut.
“Misalnya, Bang Mardani menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga RI atau Pak Rusian menjadi Menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Ini jelas menjadi motivasi dan antusiasme warga Kalsel dalam memilih,” cetus Pengamat Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Pathurrahman Kurnain, Jumat (22/3).
Lambannya pembangunan di Kalsel dibanding daerah lain empat tahun belakangan ramai jadi perbincangan saat maupun pasca diskusi meja bundar, yang digelar stasiun televisi daerah Duta TV, Rabu (20/3) lalu di Banjarmasin.
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani H Maming menyebut, kelambanan tak terlepas dari kekalahan Joko Widodo-Jusuf Kalla oleh Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014, meski secara nasional menang.
Dalam konteks politik elektoral, pernyataan mantan Bupati Tanah Bumbu itu ada benarnya. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik FISIP ULM Taufik Arbain menilai, penguasa akan memberikan prioritas pembangunan bagi daerah atau wilayah penyumbang suara terbanyak.
Menurutnya, sejak lama Kalsel memang bukan menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat, karena tidak memiliki jumlah massa yang besar dalam politik elektoral dibanding Jawa dan Sumatera.
Sementara itu, soal menteri, kembali ke Pathurrahman Kurnain, jangan sampai masyarakat di Kalsel habis-habisan memenangkan paslon 01 atau 02, namun pasca terpilih, para elite politik sedang asyik berbagi kue kabinet di istana, dan Kalsel hanya gigit jari.
Baca Juga: Pengamat: Mardani H Maming Benar, Politik Elektoral Prioritaskan Daerah Pemenang
Mardani H Maming. Foto-bakabar.com/rifad
“Ini harus dibuka dari awal, jangan sampai Kalsel tertinggal terus,” ujarnya.
Sementara, Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tinggal menghitung hari. Untuk menggaet suara masyarakat Banua, tentu perlu strategi dan taktik yang jitu.
Paslon mesti menjunjung tinggi sifat keterbukaan atau tranparansi kepada publik. Artinya mulai detik ini, kata dia, kedua paslon sudah harus memberikan pandangan apa yang akan diberikan nantinya jika paslon bersangkutan terpilih.
“Masyarakat Kalsel ini suka dengan konsep yang logis,” ujarnya.
Misalnya, sambung dia, dari segi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang hanya mencapai Rp6,3 Triliun. Apakah kedua Paslon bisa berkomitmen akan meningkatkan APBD Kalsel, jika terpilih nantinya.
“Pertanyaannya, apakah paslon 01 dan 02 bisa atau tidak memberi efek konkret terhadap kemajuan daerah,” ucapnya.
Bayangkan, ujar dia, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mencapai triliunan, Kalsel hanya mendapatkan Rp6,3 Triliun atau setara 0,1 persen saja.
“Tujuannya yakni demi meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik di Kalsel,” jelasnya.
Mengenai transparansi lainnya, Ia menyarankan kedua Paslon mesti membuat konsepsi kabinet atau kabinet bayangan.
Tujuannya agar masyarakat melihat secara terbuka berapa jumlah orang asal Kalsel yang berkesempatan menjadi seorang menteri.
Baca Juga: Jokowi di Mata Mardani H Maming
Reporter: Muhammad RobbyEditor: Fariz Fadhillah
