bakabar.com, MARTAPURA - Wakil Bupati (Wabup) Banjar Habib Idrus Al Habsyi meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sekumpul 005 di Martapura, Senin (1/6/2026).
Dalam kesempatan itu, ia memberi perhatian khusus pada aspek kebersihan dan transparansi pengelolaan dapur, termasuk mewajibkan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area produksi.
Menurut Habib Idrus, dapur SPPG harus dikelola dengan standar kebersihan yang ketat demi menjamin keamanan makanan yang akan dikonsumsi anak-anak. Ia meminta seluruh petugas menjaga higienitas lingkungan kerja, peralatan memasak, hingga kualitas makanan yang disajikan.
"Pengawasan harus dimulai sejak bahan baku masuk, proses memasak, penyajian, hingga kebersihan individu petugas sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, area produksi dapur diminta dilengkapi CCTV. Akses ke area tersebut hanya diperbolehkan bagi pengawas dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta perwakilan komite orang tua siswa.
"Transparansi adalah kunci kepercayaan masyarakat," tegasnya.
Habib Idrus juga meminta pengelola Dapur SPPG Sekumpul 005 berkoordinasi dengan puskesmas terdekat agar setiap keluhan pasca penerimaan makanan dapat ditangani dengan cepat.
Ia menegaskan, jika terjadi insiden keracunan atau kelalaian serius yang memicu keresahan publik, program akan dievaluasi bahkan bisa dihentikan sementara.
"Negara hadir untuk melindungi anak-anak, bukan mempertaruhkan nyawa mereka," katanya.
Selain itu, pengelola bersama Yayasan Albasia Graha diminta menyiapkan rencana keberlanjutan program melalui pemanfaatan bahan baku lokal, pelatihan rutin petugas, pengawasan kesehatan berkala, serta distribusi makanan yang tepat waktu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banjar H Yudi Andrea menyebut jumlah SPPG aktif di Kabupaten Banjar kini mencapai 39 unit di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional.
Menurutnya, keberadaan SPPG Sekumpul 005 tidak hanya mendukung pemenuhan gizi dan percepatan penurunan stunting, tetapi juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal serta menggerakkan perekonomian daerah melalui penggunaan bahan baku lokal.
Berdasarkan hasil peninjauan awal, fasilitas dapur dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pemkab Banjar juga akan memastikan ketersediaan tenaga ahli gizi dan sumber daya manusia sesuai standar agar layanan berjalan aman dan berkelanjutan.
