bakabar.com, BANJARMASIN – Gelombang penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memasuki babak baru.
Sejumlah elemen kepemudaan yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus se-Kalsel akan mengumpulkan seluruh Anggota DPR dan DPD RI perwakilan Kalsel.
Hal ini untuk mempertanggungjawabkan dan memberikan hak jawab mereka kepada masyarakat Kalsel tentang pengasahan UU Cipta Kerja.
"Kenapa ini sampai terjadi. Apa yang dikerjakan mereka ketika rapat paripurna kemarin. Terserah mereka mau penjelasan atau klarifikasi," ujar perwakilan KAMMI Kalsel M Alfiansyah.
Alfi menerangkan pertemuan ini bakal digelar dalam sebuah forum resmi tanggal 19 Oktober mendatang.
Tempat pertemuan dengan anggota DPR dan DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Kalsel disepakati di Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin.
"Jika seluruh Anggota DPR dan DPD RI tidak hadir, silakan rakyat Kalsel menilai sendiri dan mengevaluasi mereka," ucapnya.
Di pertemuan nanti, Alfi kembali meminta hak jawab anggota DPR dan DPD RI yang mana menolak dan mendukung kehadiran UU Cipta Kerja.
Kemungkinan disana bakal ada terjadi diskusi yang panjang antara organisasi kepemudaan untuk meminta pertanggungjawab anggota DPR dan DPD RI tersebut.
"Tuntunan kita tetap UU Omnibus Law UU Cipta Kerja harus dibatalkan," imbuhnya.
Menurutnya aksi tersebut merupakan warna baru dalam menyampaikan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja.
Namun keadaan itu tetap mendukung gerakan para mahasiswa yang menggelar seruan aksi kemarin.
"Kita ingin menambah jalur seperti ini," ucapnya.
Sementara itu, Perwakilan GMNI Kalsel Luthfi Rahman mengatakan keterlibatan Anggota DPR dan DPD RI ini meminta pertanggungjawabkan kepada rakyat tentang terbitnya UU Cipta Kerja.
"Suara rakyat mana yang mereka wakilkan," imbuhnya.
Adapun organisasi kepemudaan yang hadir adalah GMNI, IMM, KAMMI dan HMI.
