DPRD Palangka Raya

Transfer Pusat Turun, Palangka Raya Siapkan Strategi Perkuat PAD

Pemko Palangka Raya akan mengandalkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga kemandirian fiskal.

Featured-Image
PENJABAT Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, ketika mewakili Wali Kota dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (4/11/2025).(Foto: Ist)

bakabar.com, PALANGKA RAYA - Penurunan pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2026 menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Palangka Raya, setelah dana transfer pusat dipastikan berkurang dibanding tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, ketika mewakili Wali Kota dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (4/11/2025).

Dalam paripurna yang membahas tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 itu, Arbert menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah memberikan masukan konstruktif.

“Pemerintah Kota menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pemandangan umum fraksi yang pada dasarnya menerima dan memahami landasan usulan RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Terkait turunnya pendapatan daerah, Arbert menjelaskan bahwa Pemko akan mengandalkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga kemandirian fiskal. Upaya itu dilakukan melalui pemanfaatan aset daerah, digitalisasi layanan pajak, serta perluasan basis wajib pajak.

“Mohon dukungan dari seluruh pihak, khususnya DPRD, dalam upaya ini,” tegasnya.

Menanggapi kritik terkait rendahnya serapan anggaran pada tahun berjalan, Arbert memastikan pemerintah akan mempercepat proses lelang dan administrasi agar realisasi belanja bisa digenjot menjelang akhir tahun.

Seperti dilansir dayaknews.com, Arbert menekankan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Terkait penyertaan modal dan bantuan sosial, ia menegaskan bahwa alokasinya akan disalurkan sesuai regulasi dan tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi.

Arbert juga menekankan konsistensi pemerintah dalam memastikan pendapatan dan belanja daerah tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Prinsip money follows program akan tetap kami jalankan. Setiap alokasi anggaran mengikuti program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat,” katanya.(*)

Editor


Komentar
Banner
Banner