bakabar.com, BANJARBARU - Dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Kalimantan Selatan dalam tahun anggaran 2026 akan mengalami penurunan hampir 50 persen.
Tidak hanya Pemprov Kalsel, seluruh 13 kabupaten/kota juga merasakan hal serupa. Menyikapi hal ini, Gubernur H Muhidin telah mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk menyikapi tekanan fiskal yang akan dihadapi.
Meski keterbatasan fiskal, diharapkan program-program prioritas pemerintah pusat dapat tetap dilaksanakan di daerah agar tidak mengurangi manfaat langsung untuk masyarakat.
"Kami akan melakukan pengaturan. Misalnya mengurangi perjalanan dinas, dana hibah dan yang lain. Sementara pekerjaan atau belanja langsung yang perlu digenjot, tentunya akan diprioritaskan," tegas Muhidin.
Mengikuti arahan Gubernur, Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby juga telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh.
“Setiap OPD wajib mengefisienkan belanja. Namun tetap fokus kepada output dan indikator kinerja yang jelas. Dalam waktu bersamaan, kami terus mencari terobosan kreatif dan inovatif agar pembangunan tidak terhambat,” tegas Lisa.
Pengurangi TKD sendiri bervariasi. Pemprov Kalsel, misalmnya. Dari sebelumnya Rp4,5 triliun berkurang menjadi Rp2,2 triliun atau menyusut sebanyak 48,36 persen.
Banjarmasin dari Rp1,4 triliun berkurang Rp390 miliar menjadi Rp1 triliun atau berkurang 26,88 persen. Sedangkan Banjarbaru dari Rp966 miliar berkurang Rp349 miliar, sehingga menjadi Rp616 miliar atau berkurang 36,22 persen.
Kemudian Balangan dari Rp2,1 triliun berkurang Rp984 miliar menjadi Rp1,2 triliun atau berkurang 45,04 persen. Sedangkan Tanah Bumbu dari Rp2,8 triliun kurang Rp1,4 triliun menjadi Rp1,4 triliun sehingga berkurang 49,72 persen atau terbanyak di antara 13 kabupaten/kota lain di Kalsel.
Tabalong dari Rp2,3 triliun berkurang Rp991 miliar menjadi Rp1,3 triliun atau berkurang 42,76 persen. Sedangkan Banjar dari Rp2,1 triliun berkurang Rp519 miliar menjadi Rp1,6 triliun atau berkurang 23,91 persen.
Barito Kuala dari Rp1,4 triliun berkurang Rp263 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau berkurang 18,15 persen. Hulu Sungai Selatan dari Rp1,3 triliun berkurang Rp286 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau berkurang 20,59 persen.
Selanjutnya Hulu Sungai Tengah dari Rp1,2 triliun berkurang Rp141 miliar menjadi Rp1 triliun atau berkurang 11,48 persen. Hulu Sungai Utara dari Rp1,3 triliun berkurang Rp167 miliar menjadi Rp1,3 triliun atau berkurang 12,90 persen.
Kotabaru dari Rp2,4 triliun berkurang Rp692 miliar menjadi Rp1,7 triliun atau berkurang 28,41 persen. Disusul Tanah Laut dari Rp1,8 triliun berkurang Rp465 miliar menjadi Rp1,3 triliun atau berkurang 25,40 persen.
Terakhir Tapin dari Rp1,6 triliun berkurang Rp438 miliar menjadi Rp1,1 triliun atau turun 27,17 persen.
