bakabar.com, BANJARMASIN – Minimnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) perlu mendapat perhatian khusus.
Tak hanya itu, soal kecakapan dan kehandalan para pengelola juga sangat diperlukan dalam pengelolaan JDIH ini. Tujuannya tak lain agar informasi produk hukum yang dibuat pemerintah bisa diakses baik oleh masyarakat.
Berangkat dari situ, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar workshop peningkatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Provinsi dan Kabupaten/Kota se – Kalsel.
Bertempat di hotel Rattan Iin, Jalan A Yani KM 5 Banjarmasin, sebanyak 40 peserta yang terdiri dari para pengelola JDIH baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalsel dilibatkan dalam acara tersebut, Kamis (26/11).
PLT Kepala Bagian Bantuan dan Informasi Hukum, Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Gusti M Noor Alamsyah, mengemukakan, persoalan minimnya SDM dalam pengelolaan JDIH menjadi salah satu catatan penting yang harus segera dibenahi.
“Jadi masalah yang selama ini dirasakan SDM sebagai pengelolaan yang terbatas. Personil yang terlibat boleh dikatakan minim. Terutama dalam hal kualitas SDM yang cakap dan handal,” ujarnya di sela workshop.
Kendati demikian, kendala yang dihadapi tersebut bukanlah yang bersifat prinsipil. Akan tetapi bersifat teknis dalam rangka untuk menunjang kelancaran kegiatan.
“Namun pada dasarnya itu akan dibenihi untuk mewujudkan sinergi JDIH yang ada di Provinsi Kalsel dan kabupaten kota,” ucapnya.
Oleh sebab itu lanjut Alamsyah, workshop yang digelar Biro Hukum Setdaprov Kalsel ini diharapkan mampu memberikan peningkatan SDM, dan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi.
“Tujuan workshop ini untuk meningkatkan SDM pengelola JDIH terutama dalam pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi. Juga mewujudkan harmonisasi hubungan antara sesama anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kalsel,” katanya.
Lebih jauh pihaknya juga berharap di kesempatan ini pemerintah pusat juga dapat memberikan reward sebagai kepedulian terhadap pengelola JDIH baik di Pemprov maupun Kabupaten Kota di Kalsel.
“Dalam kesempatan ini kami juga mengharapkan adanya reward dari pusat sebagai wujud kepedulian terhadap pengali JDIH di Provinsi Kalsel maupun kabupaten kota,” tukasnya.
