bakabar.com, BANJARMASIN - DPRD Kalsel menolak rencana Pemprov Kalsel melakukan impor beras dari negara tetangga, Thailand dan Vietnam.
Usulan impor beras itu diungkapkan Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar saat rapat paripurna DPRD, 17 Februari lalu.
Ada pun usulan impor beras itu untuk memperbaiki tata kelola distribusi pasokan pangan akibat dampak dari gagal panen beras lokal di Kalsel.
“Kita tidak sepakat tidak impor beras dari luar Indonesia,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Fahrani kepada bakabar.com, Senin (27/3/2023).
Politisi PDI Perjuangan Kalsel ini mengatakan bahwa Kalsel tidak perlu impor beras, bila ketersediaan beras dalam negeri masih mencukupi.
“Kalau perputaran beras itu dari Sulawesi dan Pulau Jawa tidak masalah, artinya kalau beras itu didatangkan dari wilayah Indonesia,” ucapnya.
Menurutnya ketersediaan kebutuhan pangan pokok dan hasil panen padi di Pulau Jawa dan Sulawesi masih melimpah.
Artinya, kata dia jangan sampai stok beras yang dihasilkan petani Indonesia tidak terserap.
“Kita inginkan adanya perputaran ekonomi masyarakat di kawasan Indonesia sendiri,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa hasil panen berupa beras dalam negeri bisa bersaing dengan beras luar Indonesia. “Dari segi harga dan kualitas,” tegasnya.
Kalsel, lanjut dia, biasanya membeli ketersediaan pangan beras dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
“Kalau beras lokal emang stoknya terbatas, kalau beras dari luar aman terjaga,” pungkasnya.
