bakabar.com, BANJARBARU - Melalui Dinas Kehutanan, Pemprov Kalimantan Selatan melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDFD+), Kamis (6/11).
Program ini merupakan bagian dari upaya berbasis kinerja dalam menurunkan emisi gas rumah kaca serta merehabilitasi lahan kritis di wilayah Kalsel.
Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra, menjelaskan alokasi program REDFD+ untuk Kalsel mencapai 3,4 juta dolar AS.
Dana disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai lembaga perantara, serta diberikan melalui proses evaluasi dan revisi proposal sebanyak empat kali oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
"Dana ini diberikan berbasis kinerja, atas capaian penurunan emisi gas rumah kaca oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan," jelas Fatimatuzzahra.
Dalam pelaksanaan tahun 2025, kegiatan rehabilitasi akan dilakukan di lahan seluas 250 hektare, termasuk 100 hektare yang mulai ditanami 27 November 2025 mendatang.
Lahan tersebut merupakan milik Pemprov Kalsel dan dibagi menjadi beberapa blok. Rinciannya dua blok ditanami buah-buahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, satu blok seluas 25 hektare ditanami tanaman kayu, dan satu blok seluas 30 hektare ditanami kulit kayu.
Selain rehabilitasi lahan, program REDFD+ juga mencakup pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), patroli pengamanan hutan, penguatan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan bantuan ekonomi produktif bagi kelompok perhutanan sosial.
"Keberlanjutan program tersebut bergantung kelengkapan data dan proposal yang disusun pemerintah daerah bersama para pihak terkait. Proposal juga menjadi dasar bagi pengajuan pendanaan lanjutan dari lembaga internasional," jelas Fatimatuzzahra.
Selain melalui mekanisme REDFD+, Kalsel juga mendapat dukungan dari skema FOLU Net Sink dengan tahap pertama sebesar Rp9 miliar untuk kegiatan rehabilitasi dan tahap kedua Rp11 miliar.
