bakabar.com, RANTAU – Pemkab Tapin tengah mematangkan rencana pembangunan proyek strategis melalui skema pembiayaan internasional melalui program NUCAP.
Dua proyek prioritas yang diusulkan adalah penyediaan air bersih berbasis bendungan dan tata kelola persampahan modern. Semua proyek ini dirancang tanpa membebani APBN maupun APBD.
Wakil Bupati Tapin, H Juanda, menjelaskan rencana tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama dengan lembaga internasional di bawah pemerintah Jerman melalui program NUCAP.
NUCAP memungkinkan Tapin mendapatkan dukungan mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan, dengan pendanaan dari pihak donor internasional.
"Kami mengusulkan proyek air bersih dan pengelolaan sampah. Perencanaan sudah dibuat dan data awal segera diserahkan kepada konsultan. Kalau kemudian disetujui, pembangunan akan dibiayai penuh pendonor tanpa biaya dari daerah," jelas Juanda.
Seandainya proyek air bersih disetujui, pekerjaan yang akan dilakukan adalah jaringan perpipaan hingga Kecamatan Binuang dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp50 miliar. Proyek ini juga berkaitan dengan pengelolaan limbah dan drainase.
"Sistem yang dipakai adalah bagi hasil. Setelah masa pengelolaan 10 hingga 15 tahun, seluruh infrastruktur akan diserahkan ke pemerintah daerah," imbuh Juanda.
Sementara Kepala Bappelitbang Tapin, Meidy Haris Prayoga, menjelaskan hanya dua kabupaten di Kalimantan Selatan yang dipercaya menerima program NUCAP.
"Program tersebut berfokus kepada pembangunan berkelanjutan, juga sensitif terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim. Hanya Tapin dan Hulu Sungai Selatan yang menjadi pilot project di Kalsel," beber Meidy.
Selanjutnya PT Adhikari telah ditunjuk sebagai konsultan perencana. Sedangkan perangkat daerah terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, BKAD, dan PDAM diminta mengumpulkan data perencanaan hingga awal pekan depan.
"Setelah semuanya lengkap, data akan dikirim ke Jakarta untuk disusun secara profesional. Kami berharap program ini terealisasi melalui pola pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga Tapin bisa menarik investasi besar tanpa membebani APBD," jelas Meidy.
