bakabar.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki menyebut bahwa tambahan anggaran sebesar Rp1,511 triliun bagi kementeriannya pada 2024 diusulkan untuk mengarusutamakan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi nasional.
Sejauh ini, dia menilai anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu belum optimal karena saat ini jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak, sekitar 64,2 juta.
"Saya sampaikan perlunya pengarusutamaan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, pengarusutamaan ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional," kata Teten seusai mengisi kuliah umum di Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (12/6).
Menurutnya, UMKM sangat potensial untuk membantu pertumbuhan ekonomi karena faktanya 97 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh sektor UMKM. Maka dari itu, UMKM harus dibantu dari segi kemudahan pembiayaan, kemudahan izin berbisnis, dan lainnya.
Sebelumnya, Teten pada Kamis (8/6) meminta tambahan anggaran untuk 2024 sebesar Rp1,511 triliun yang akan digunakan untuk memperluas program di kementerian yang dipimpinnya.
Menteri Teten menjelaskan bahwa berdasarkan rencana program dan anggaran KemenKopUKM untuk 2024, dibutuhkan dana sebanyak Rp3 triliun untuk menjalankan berbagai program pengembangan koperasi dan UKM.
Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas memutuskan untuk memberikan pagu indikatif KemenKopUKM tahun 2024 sebesar Rp1,49 triliun. Pagu tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,06 persen dibandingkan tahun lalu yang berjumlah Rp1,4 triliun.
Komisi VI yang hadir sepakat untuk menyetujui usulan tambahan anggaran KemenKopUKM. Komisi VI pun meminta KemenKopUKM meningkatkan pengawasan dan penanganan terhadap koperasi bermasalah untuk memperbaiki citra koperasi di tengah masyarakat dan terbentuknya industri keuangan koperasi yang sehat, efisien, kuat dan mandiri.
“Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk menciptakan ekosistem industri usaha simpan pinjam koperasi sebagai bagian integral dari industri keuangan nasional dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat akar rumput,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat membacakan kesimpulan rapat, Kamis (8/6).
