bakabar.com,BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syarifuddin menganggap pemprov abai soal nasib nelayan.
Alasannya menurut dia, Pemprov Kalsel tidak menyediakan jumlah Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) berdasarkan luas perairan.
Ambil contoh, kata Syariffudin di Kotabaru. “Contohnya di Kabupaten Kotabaru. Punya wilayah perairan yang luas, punya banyak nelayan tradisional. (namun) Jumlah tenaga PPL-nya hanya 17 orang,” kata Muhammad Syarifuddin, Minggu (28/3/2021).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengatakan, 17 orang PPL itu terpaksa memberikan penyuluhan bergilir.
Keluar masuk daerah-daerah di Kotabarau, mereka dibantu 6 orang tenaga honorer.
Namun kini, dari 17 orang itu dua di antaranya bakal pensiun tahun depan. Artinya jumlah mereka makin sedikit dan akan makin kekurangan tenaga.
Padahal kata Syarifuddin, keberadaan PPL begitu penting ditengah para nelayan. Tidak hanya bertugas memberikan pendampingan, tetapi juga sebagai konsultan sekaligus penasihat para nelayan.
"Penyuluh perikanan dapat membantu nelayan meningkatkan pendapatan karena nelayan kita rata-rata tradisional,” sambungnya.
Lewat penyuluh, pemerintah juga bisa meningkatkan SDM para nelayan dengan pelatihan dan pengetahuan tangkap atau budidaya ikan.
Maka dari itu, dia mendesak agar jumlah penyuluh dapat sebanding dengan kebutuhan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Foto-bakabar.com/Rizal Khalqi
