bakabar.com, BANJARMASIN – Aspirasi penolakan UU Cipta Kerja telah disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supian HK ke Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat (9/10) siang. Namun hal itu rupanya belum mampu meredam kegelisahan para mahasiswa.
Kemarin, ribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan buruh turun ke jalan menyuarakan aspirasi.
Mereka memenuhi kawasan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin.
Selain menolak Omnibus Law, massa aksi menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang atau Perppu untuk membatalkan RUU Cipta Kerja.
Selain Supian HK, mereka yang datang ke Jakarta membawa aspirasi mahasiswa adalah Ketua Komisi IV Lutfi Saifuddin dan beberapa perwakilan pemerintah provinsi.
“Kita belum puas,” ucap Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Ahdiat Zairullah kepada bakabar.com via WhatsApp, Jumat (9/10) siang.
Terdapat sejumlah alasan ketidakpuasan yang dirasakan para peserta aksi.
Pertama, seharusnya bukan hanya Staf Kepresidenan, melainkan Presiden Joko Widodo secara langsung yang menerima aspirasi mereka.
“Bukan hanya ke staf, tapi presiden langsung,” beber ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat ini.
Selain itu, kata Ahdiat, tidak ada video debat dan hanya diskusi penyerahan sebagai bukti dokumentasi.
“Dan tidak bertemu presiden,” cetus Ahdiat.
Ahdiat mengancam akan melakukan demonstrasi susulan terkait penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini.
“Akan ada aksi lagi, ini masih kita susun,” pungkasnya.
Video pendek berdurasi 1 menit 52 detik diterima bakabar.com dari Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Muhammad Lufti Saifuddin.
Lutfi mengaku sudah menyampaikan aspirasi mahasiswa dan buruh ke Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal (Purn) Moeldoko.
"Tadi kami sudah mencoba secara administrasi kenegaraan, di mana sudah menyampaikan surat ke Sekretariat Negara, kemudian dilanjutkan ke Staf Kepresidenan. Kami sudah diterima di ruangan Pak Moeldoko," kata Muhammad Lufti Saifuddin, Jumat (9/10) siang.
Meski hanya sebentar namun niatan untuk menyampaikan aspirasi menurut politikus Gerindra ini sudah terealisasi.
Di waktu bersamaan, Plt. Gubernur Kalsel Rudy Resnawan bersama kepala daerah lain se-Indonesia juga mengikuti pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.
Substansi pembahasan masih sama: penolakan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
"Mungkin saat ini masih berlangsung pertemuan tersebut," pungkasnya.
Sekadar diketahui, ribuan mahasiswa dan kaum buruh melakukan aksi demonstrasi penolakan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU di depan Sekretariat DPRD Kalsel, Kamis (8/10).
Sebelumnya, Supian HK menawarkan tiga perwakilan massa aksi untuk ikut menyampaikan langsung aspirasi mereka ke Istana Kepresidenan.
“Kami setuju, kalau bisa ada tiga perwakilan mahasiswa yang ikut ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini,” kata Supian HK kepada ribuan massa.
Namun, Koordinator Wilayah BEM se Kalsel, Ahdiat Zairullah secara tegas menolak tawaran politikus Golkar tersebut.
“Kalau hanya perwakilan, kami tegas menolak. Kami mau semua massa ikut ke Istana Kepresidenan. Jumlahnya sekitar seribu orang,” pungkasnya.
Bukan Jokowi, Ketua DPRD Kalsel Disambut Moeldoko Saat Salurkan Aspirasi Tolak UU Omnibus Law
