Kalsel

Tahun Ini, DPRD Banjarmasin Tegaskan Fungsi Kontrol

apahabar.com, BANJARMASIN – Sepanjang 2019, DPRD Banjarmasin telah melakukan pengawasan terhadap kinerja di setiap SKPD lingkup…

Featured-Image
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini. Foto- apahabar.com/Ahya Firmansyah

bakabar.com, BANJARMASIN – Sepanjang 2019, DPRD Banjarmasin telah melakukan pengawasan terhadap kinerja di setiap SKPD lingkup pemerintah kota.

Namun, fungsi kontrol legislatif kepada eksekutif itu dirasa belum optimal. Untuk itu di 2020 ini khususnya Komisi III menghendaki adanya ketegasan dalam fungsi kontrolnya terhadap SKPD.

Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Isnaini, mengatakan meski pihaknya berkenaan dengan infrastruktur, di mana memang perbandingan anggaran untuk fisik lebih banyak karena berkaitannya dengan infrastruktur.

Untuk itu komisi III menurutnya, berkeinginan memaksimalkan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) tentang 3 hal yang menjadi hak dewan.

Pertama sebutnya dalam hal budgeting, artinya anggaran, kemudian kedua fungsi kontrol yang ada di setiap komisi, ketiga perihal legislasi fungsi dalam membuat peraturan.

Dalam konteks anggaran, politisi Gerindra ini mengungkap, pihaknya sudah mencoba menyampaikan hal-hal apa yang menjadi kebutuhan kota, dalam kontek kebutuhan tidak lepas kebutuhan dan keinginan apa yang menjadi urgensi masyarakat.

“Itu yang kemudian kita tampilkan menjadi APBD 2020 Kota Banjarmasin,” ungkapnya.

Selebihnya Isnaini mengingat, dalam perjalanannya, fungsi Kontrol banyak yang sudah pihaknya lakukan, diantaranya berkaitan dengan taman edukasi yang masih dirasa kurang optimal memberikan dampaknya kepada masyarakat.

“Kita lihat sudah adanya penempatan tapping box untuk pajak parkir, seterusnya penegakan aturan IMB Duta Mall yang melanggar Perda yang memang sampai sekarang masih ada kendala,” ujar Isnaini.

Ia menyebut, dengan dilakukan sidak ada tergambar bahwa memang permasalahan ini apabila tidak pihaknya awasi, mungkin akan berlainan dengan yang diharapkan.

“Fungsi kontrol jadi pokok dari dewan sejauh mana realisasi serapan anggaran maupun fisik dari mereka. Ternyata masih banyak masalah dari situ,” lanjutnya lagi.

Ke depan, di 2020 ia mengatakan akan banyak kegiatan di Dinas PUPR, Perkim dan DLH. “Ini harus ada pengawasan secara komprehensif agar apa yang diharapkan berjalan,” pungkasnya.

Baca Juga:Libur Tahun Baru, Susur Sungai Barito Diminati

Baca Juga:Komisi III DPRD Banjarmasin Sidak Izin Proyek Penampungan Stok BBM PT SADP

Baca Juga: Ada Sampah di Taman Edukasi, Misi Pendidikan yang Gagal

Baca Juga: Puncak Musim Penghujan 2020, Kalsel Berpotensi Hujan hingga Akhir Bulan

Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Aprianoor



Komentar
Banner
Banner