bakabar.com, MARTAPURA - Rapat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Kabupaten Banjar sepakat status kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak berubah.
Meski sudah mengakibatkan banyaknya lahan yang terbakar, namun rapat antara Pemerintah Kabupaten Banjar dan Forkopimda sepakat tidak menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat Karhutla.
Padahal jika mengacu pada data BPBD Banjar, total luasan lahan yang terbakar sudah mencapai kurang lebih 650 hektare sejak Mei hingga Oktober ini. Paling parah pada September tadi, seluas 342,57 lahan hektare terbakar.
Dalam rapat Forkopimda Banjar tentang penanggulangan Karhutla di Mahligai Sultan Adam, Martapura, Kamis (5/10) sore itu, dihadiri Bupati H Saidi Mansyur, Dandim 1006 Letkol Kav Zulkifer Sembiring, Kapolres AKBP M Ifan Hariyat, Kajari M Bardan, Ketua PN Martapura Ita Widyaningsih, Kalak BPBD Warsita, Kepala DPKP Rahmat Kartolo dan kepala SKPD terkait lainnya.
"Dari (kesepakatan) rapat yang dipimpin pak bupati dan forkopimda, kita tidak meningkatkan status, tetapi hanya mengefektifkan posko yang sudah ada ini," ujar Kalak BPBD Banjar Warsita kepada wartawan usai rapat.
Alasannya, lanjut Warsita lagi, karena anggaran penanganan Karhutla sudah disiapkan sejak Juli lalu. Kemudian, pada APBD perubahan yang diketok akhir Agustus tadi juga ada penambahan anggaran.
"Sejak Juli sudah ada anggaran penanganan Karhutla Rp400 juta dan sudah digunakan. Di APBD perubahan ditambah Rp1,4 miliar. Semuanya itu untuk penanganan Karhutla, termasuk makan minum personel di lapangan," ungkap Warsita.
Ia menjelaskan, salah satu rencana yang akan dilakukan menambah satu pos lapangan lagi di wilayah Cindai Alus. Jika memang diperlukan, pihaknya juga akan menambah lagi personel relawan.
Sejauh ini, tim Karhutla dari BPBD sebanyak 79 orang terdiri dari TRC BPBD Banjar 36 orang dan lintas sektor relawan 43 orang. Jumlah itu belum dihitung dari personel TNI - Polri yang juga masuk dalam tim gabungan Karhutla.
Mereka semua dibagi untuk menempati posko induk di BPBD Banjar serta 4 pos lapangan, yaitu di Martapura Barat, Cintapuri, Gambut, dan Beruntung Baru.
"Nanti akan menambah relawan agar tidak mengganggu penanganan yang sudah ada. Jadi mengefektifkan yang sudah ada dan menambah lagi posko baru di wilayah Cindai Alus," tutur Warsita.
Mengapa Cindai Alus. Alasannya di wilayah tersebut masuk ring 1 wilayah Bandara Internasional Syamsuddin Noor, guna mengantisipasi gangguan lalu lintas udara. Adapun luasan lahan rawan Karhutla mencapai 89 hektare.
"Nanti kita hitung kebutuhan di lapangan, perlunya berapa peralatan dan berapa personel," terang Warsita.
Sementara, Dandim 1006 Banjar Letkol Kav Zulkifer Sembiring menambahkan, dari hasil rapat tadi pihaknya juga membahas bagaimana formula penanganan di lapangan.
"Kita akan memfokuskan dua macam penanganan. Pertama yang bersifat permanen, dan kedua insidentil. Yang permanen itu diadakan pos lapangan, personel gabungan siaga 24 jam," kata Dandim.
Adapun yang insidentil, yaitu wilayah yang tidak ditemoatkan pos lapangan, namun tetap bagaimana penanganannya yang efektif dan maksimal.
"Jadi semuanya harus dibuat perencaan yang detail, bagaimana mengatasi wilayah yang permanen dan insidentil. Setelahnya dievaluasi. Hal itu dilakukan BPBD Banjar dengan berkoordinasi TNI Polri serta stakeholder," pungkas Dandim.
Baca Juga: Wamen LHK Alue Dohong Tumbang Usai Padamkan Karhutla di Kalsel
