bakabar.com, BANJARMASIN – Posisi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Hulu Sungai Utara (HSU) tak lama lowong, pasca Abdul Wahid tersangka suap.
Sejak resmi diputuskan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), posisi Abdul Wahid sebagai Ketua DPD Golkar HSU langsung dicopot.
“Mulai hari ini kami non aktifkan-kan (Abdul Wahid),” kata Sekretaris DPD Golkar Kalsel, H Supian HK, Jumat (19/11).
Kini, posisi Abdul Wahid sudah digantikan Sahrujani yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Golkar HSU. Sahrujani ditunjuk berdasarkan rapat internal pimpinan DPD Golkar Kalsel.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel itu mengaku siap menjalankan amanah pimpinan. Ia berjanji akan membawa Golkar tetap solid.
“Tentunya ini harus kita laksanakan untuk jalannya roda organisasi dan pimpinan sudah memutuskan mungkin sudah melalui pertimbangan dan insha Allah, saya berusaha menjalankan amanah ini untuk tetap menjadikan Golkar solid,” ungkap mantan Ketua DPRD HSU ini kepada bakabar.com, Jumat malam.
Masyarakat Amuntai, HSU tentu tak asing dengan nama Sahrujani. Pengusaha yang satu ini sukses duduk di kursi DPRD Provinsi Kalsel periode 2019-2024.
Politikus gaek Golkar tersebut berhasil memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan (Dapil) Kalsel 5, yang meliputi Kabupaten HSU, Balangan dan Tabalong. Sekarang Sahrujani duduk sebagai Ketua Komisi III bidang infrastruktur.
Karirnya di dunia politik kabupaten terbilang cemerlang. Bagaimana tidak, meski baru satu periode, pria kelahiran Ilir Mesjid, HSU 5 Februari 1967 silam ini berhasil duduk sebagai Ketua DPRD Kabupaten HSU.
Keputusannya bertarung di Pileg Kalsel karena ingin melahirkan kader Golkar baru di kabupaten yang dapat meneruskan jejak seniornya ke depan. Sebab mereka itu yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet dalam organisasi.
Beranjak dari pengalaman lima tahun di DPRD HSU, pikirnya sudah cukup dan yakin bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat Kalsel.
