bakabar.com, KANDANGAN – Bupati HSS Drs H Achmad Fikry yang diwakili Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad menjawab atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten HSS terhadap penyampaian rancangan peraturan Daerah Kabupaten HSS.
Raperda itu tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten HSS dan Kesejahteraan Lanjut Usia.
Pada acara yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kabupaten HSS, Senin (8/4/2019), Syamsuri Arsyad mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Fraksi - fraksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran dan dukungan atas raperda tersebut.
Baca Juga: Puluhan Seniman Kalsel Ikut Meriahkan HUT TMII ke-44 Jakarta
Disampaikan Syamsuri Arsyad, pihaknya akan berusaha mengurangi resiko yang diakibatkan oleh bencana baik di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan alam serta penyebab pemicu bencana sehingga bencana yang tidak dapat diprediksidapat diantisipasi.
“Kita berusaha mengurangi resiko yang diakibatkan oleh bencana baik di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan alam serta penyebab pemicu bencana sehingga bencana yang tidak dapat diprediksi tersebut dapat diantisipasi," ujarnya.
Terkait dengan pendataan penerima bantuan agar tepat sasaran dan tidak ada Lansia yang tidak mendapatkan bantuan sosial, mantan Ketua DPRD HSS ini menjelaskan, untuk pendataan saat ini terus di-update.
Sebelum penyaluran bantuan jatah hidup (jadup), pihaknya selalu dilaksanakan proses verifikasi dan validasi data untuk keakuratan data administrasi dan kesesuaian kriteria penerima bantuan.
Lansia tidak mampu dan sebatang kara pun lebih diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yakni dengan melaksanakan program bantuan sosial Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia (Jadup Lansia) sejak tahun 2014 - sekarang, dengan jumlah penerima yang dibantu kurang lebih sekitar 2.500 orang dengan total dana sekitar Rp13,4 miliar.
Sedangkan untuk Lansia yang produktif Pemerintah Daerah melalui Dana APBD Provinsi juga memberikan modal usaha dengan program bantuan sosial Ekonomi Produktif (EUP) Lansia sebesar Rp2 juta per orang.
Baca Juga: Politik Uang Bikin Produk Demokrasi Tak Kredibel
Reporter: AHC
Editor: Syarif
