bakabar.com, BANJARMASIN – Sekelompok masyarakat sipil yang terhimpun dalam Sentral Informasi Reformasi Rakyat Kalimantan (Sirrkal) menuntut keadilan dari pemerintah pusat dalam perspektif anggaran yang memadai.
Bahkan, mereka meminta agar pemerintah pusat memberikan Otonomi Khusus (Otsus) kepada Kalimantan. Termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel).
“Mendapatkan perimbangan keuangan dari APBN yang memadai itu merupakan tujuan dari bagian dari Kalimantan untuk menuntut keadilan,” ucap Ketua Umum DPP Sirrkal, Syamsul Daulah, Rabu (18/3) siang.
Bukan hanya dari sisi anggaran, mereka juga menuntut perbaikan di sektor infrastruktur seperti jalan raya dan pelabuhan laut.
Padahal, kata dia, Kalimantan merupakan penyumbang devisa terbesar dari masa ke masa.
Dari masa keemasan kayu, minyak mentah, hingga pertambangan batu bara.
“Oleh sebab itu, mungkin tidak berlebihan kalau Kalimantan menuntut keadilan guna kemajuan daerah dan masyarakat," tegasnya.
Menurutnya, dua per tiga dari total APBN merupakan kontribusi dari pulau Kalimantan. Yang berarti dari Rp 1.400 Triliun APBN, lebih dari Rp 900 Triliun merupakan sumbangan dari Kalimantan.
Dari kontribusi tersebut, tegas dia, yang kembali ke Kalsel hanya Rp 400 miliar di tahun 2012 silam.
“Aceh saja selama 1 tahun dapat Rp 10 Triliun, sedangkan Papua dapat Rp 15 Triliun. Seharusnya Kalimantan juga bisa dapat,” pungkasnya.
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Syarif
