bakabar.com, BANJARBARU – Plt Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan, menyerahkan secara simbolis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Selasa (1/112).
Dalam sambutannya, dia memaparkan empat fokus utama dalam arahan Presiden Jokowi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021.
“Penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural,” sebut Rudy.
Alokasi anggaran TA 2021 untuk Kalsel mencapai Rp25,85 triliun, terbagi menjadi anggaran DIPA K/L sebesar Rp9,27 triliun, yang diserahkan untuk 41 kementerian atau lembaga dan 549 satuan kerja di wilayah Kalsel.
Kemudian, anggaran TKDD sebesar Rp16,58 Triliun yang diperuntukkan untuk 14 daerah yaitu provinsi dan 13 kabupaten/kota.
Dana ini terbagi lagi menjadi Dana transfer sebesar Rp15,05 triliun yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp7,73 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp3,02 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp1,51 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Rp2,35 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp 1,52 triliun.
Sebagai informasi, kabupaten Banjar menerima alokasi dana terbesar yaitu sebanyak Rp1,349 triliun.
“Kita mintakan kepada pemegang penguasaan anggaran untuk segera memproses agar anggaran 2021 ini bisa lebih cepat dilaksanakan. Karena APBN maupun APBD ini sebagai pengungkit ekonomi masyarakat Kalsel yang utama,” katanya dalam sesi wawancara.
Turut menambahkan, Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Kalsel, Dedi Sopandi, menyebut dana APBN yang telah dialokasikan ini sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian.
Dia juga mengingatkan untuk realisasi anggaran di tahun 2020 agar dapat dituntaskan.
“Penggunaan anggaran kita masih 83,05 persen dengan pagu 11,68 triliun. Sesuai arahan presiden bahwa dengan dilakukan penyerahan DIPA ini bisa mempercepat proses pengadaan barang dan jasanya di Desember ini,” katanya menambahkan.
Adapun berikut daftar kabupaten/kota yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) :
Provinsi Kalsel: 7 kali WTP
Kota Banjarmasin: 7 kali WTP
Kabupaten Banjar: kali 7 kali WTP
Kabupaten Tanah Laut (Tala): 7 kali WTP
Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu): 7 kali WTP
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS): 7 kali WTP
Kabupaten Balangan: 7 kali WTP
Kabupaten Tapin: 6 kali WTP
Kabupaten Tabalong: 6 kali WTP
Kabupaten Barito Kuala (Batola): 5 kali WTP
Kota Banjarbaru : 5 kali WTP
Kabupaten Kotabaru: 5 kali WTP
Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU): 5 kali WTP
Kabupaten Hulu Sungai Tengah(HST) : 5 Kali WTP
