bakabar.com, BANJARMASIN – Kalimantan Selatan sempat menjadi sorotan presiden RI Joko Widodo dan masuk dalam 10 provinsi tertinggi kasus stunting.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalsel, prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 11 persen.
“Pada 2013 sebesar 44,1 persen, sementara 2018 menjadi 33,1 persen,” sebut Kepala Dinkes Kalsel, HM Muslim melalui Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Didi Ariyadi di ruang kerjanya, Rabu (7/10).
Menindaklanjuti arahan presiden dalam percepatan penurunan angka stunting, Dinkes Kalsel fokus dengan melakukan intervensi.
“Penanganan stunting dilakukan dengan dua intervensi yaitu spesifik dan sensitif,” imbuh dia
Intervensi spesifik ditujukan kepada anak dalam seribu hari pertama kehidupan (HPK). Kontribusinya sebesar 30 persen dalam penurunan kasus stunting.
“Perbaikan dan pencegahan gizi buruk, program imunisasi, kesehatan ibu dan anak,” sebutnya
Sementara, intervensi sensitif melibatkan sektor lain dalam kegiatan pembangunan. Misalnya program sanitasi oleh Dinas PUPR, Dinas PMD melalui dana desa hingga sinergitas bersama kader-kader PKK dan Posyandu.
“Kami harap dengan konvergensi ini, percepatan stunting bisa dilakukan,” terangnya
Dalam pelaksanaan konvergensi percepatan stunting, Dinkes Kalsel akan mengusulkan hingga 10 kabupaten lokus intervensi pada 2021 mendatang. Ini sebagai wujud keseriusan Pemprov Kalsel dalam menekan angka stunting dengan memperluas daerah cakupan.
“Tahun 2020 ditunjuk 4 kabupaten yaitu HSU, Tanah Bumbu, Tapin, dan Tabalong. Sudah kita realisasikan intervensi spesifik dengan pemberian makanan tambahan,” tuturnya
