bakabar.com, BANJARMASIN – Feri penyeberangan Sungai Alalak Banjarmasin milik swasta kembali beroperasi, Sabtu (23/1/2021) siang.
Sebelumnya aktivitas feri penyeberangan sempat dihentikan, kemarin.
Menyusul adanya protes warga sekitar yang mengeluhkan jalan di sana mengalami kerusakan.
Akibatnya truk angkutan barang dari Kalsel menuju ke Kalteng tertahan. Pun sebaliknya dari Kalteng ke Kalsel di wilayah Batola.
Antrean terjadi sepanjang Jalan Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin Utara. Termasuk di jalan nasional Handil Bakti, Batola.
Puncaknya, kekesalan para sopir membuncah Sabtu (23/1) siang. Mereka memblokade Jalan Hasan Basri, tepatnya depan Kampus ULM.
Sopir protes karena hingga saat itu tak ada solusi terkait permasalahan mereka.
Para sopir menuntut agar aktivitas penyeberangan kembali dibuka.
Lebih-lebih akses jembatan Alalak II yang menghubungkan antara Banjarmasin dan Batola bisa dibuka.
Namun, setelah dilakukan mediasi akhirnya Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel bersama sejumlah pihak aktivitas penyeberangan sementara itu kembali dibuka.
Kepala Dinas Pegunungan (Dishub) Kalsel Rusdiansyah bilang, solusi yang diambil membuka kembali feri penyeberangan di Sungai Alalak.
Sementara, untuk Jembatan Alalak II, portal tetap tak bisa dibuka dengan alasan keamanan.
“Di sana pun kalau dibuka portalnya bahaya juga. Kalau itu putus, malah tambah kacau, itu satu-satunya akses masyarakat nyeberang dari Banjarmasin ke Batola atau sebaliknya,” ujar Rusdiansyah.
Satu-satunya solusi yakni mengaktifkan feri penyeberangan. Pemkab Batola sudah bermusyawarah dengan masyarakat setempat agar kembali membuka akses jalan.
“Solusi alhamdulillah didapat. Wakil Bupati dan Kapolres wilayah Batola bermusyawarah dengan warga. Dan mereka mau untuk membuka. Perbaikannya sambil dilakukan,” bebernya.
Terkait tarif feri penyeberangan Sungai Alalak yang dikeluhkan para sopir, Rusdi mengaku pihaknya tak bisa berbuat banyak.
Menurutnya, hal itu tergantung kesepakatan antara sopir dan pemilik feri.
“Masalah tarif kesepakatan antara sopir dan pemilik feri karena di aturan begitu, sesuai kesepakatan. Ini kan solusi terakhir, pemerintah belum punya LCT,” jelas Rusdi.
