bakabar.com, BANJARBARU - Kasus illegal logging atau penebangan liar, ternyata masih cukup tinggi di Kalimantan Selatan.
Itu dibuktikan dengan empat kasus yang ditangani Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel sepanjang Januari 2023.
"Keempat kasus tersebut semuanya berupa kayu tak bertuan yang diduga hasil illegal logging," papar Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) Dinas Kehutanan Kalsel, Pantja Satata, Jumat (10/2).
Kasus pertama ditemukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan tertanggal 16 Januari 2023. Mereka menemukan 9 potong kayu rimba campuran di kawasan hutan.
Sehari berselang giliran KPH Kusan yang menemukan kayu tak bertuan, "Namun jumlah kayu yang ditemukan belum dilaporkan," beber Pantja.
Kemudian 18 Januari 2023, KPH Pulau Laut menemukan setengah kubik kayu rimba campuran. Dalam waktu bersamaan, KPH Sengayam juga mendapatkan 1 kubik kayu ulin.
"Penemuan barang bukti tersebut merupakan hasil patroli yang dilakukan KPH. Namun demikian, pelaku masih dalam proses penyelidikan. Kami menduga informasi penggerebekan yang direncanakan sudah bocor," tukas Pantja.
Melihat fakta di lapangan, penebangan liar masih marak di Kalsel, terutama kawasan yang memiliki hutan luas. Akan tetapi Dinas Kehutanan Kalsel juga keteteran, lantaran kekurangan personel pengawas.
"Kami hanya memiliki sekitar 74 orang polisi hutan. Ini masih kurang banyak untuk pengamanan hutan," sahut Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra, beberapa waktu lalu.
"Sejatinya seorang polisi hutan membawahi sekitar 5 ribu hektare hutan. Sementara di Kalsel, seorang polisi hutan membawahi 41 ribu hektare atau masih kurang sekitar 300 personel," jelasnya.
Akibat keterbatasan polisi hutan, akhirnya Dinas Kehutanan merekrut tenaga kontrak untuk membantu, "Keberadaan tenaga kontrak ini banyak membantu dalam pengamanan hutan," tandas Fatimatuzzahra.
