bakabar.com, BANJARBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan menemukan adanya sejumlah permasalahan yang menimbulkan potensi kerugian negara sepanjang 2024.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah adanya belanja perjalanan dinas fiktif senikai mencapai Rp969,2 juta.
Temuan tersebut terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan di 14 pemerintah daerah se-Kalimantan Selatan.
"Temuan perjalanan dinas fiktif ini di pemerintah daerah seluruh Kalsel," jelas Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Kalsel, Aliansyah, Kamis (16/10).
Aliansyah belum bisa membeberkan pemda yang termasuk dalam temuan belanja perjalanan dinas tersebut.
Dari data BPK Perwakilan Kalsel, total kerugian negara/daerah yang teridentifikasi mencapai Rp59,06 miliar dari 95 permasalahan yang ditemukan.
Selain perjalanan dinas fiktif, BPK juga mencatat sejumlah jenis penyimpangan lain, di antaranya kekurangan volume pekerjaan dan atau barang sebesar Rp24,36 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp15,20 miliar.
Kemudian pembayaran honorarium ganda atau melebihi standar Rp3,47 miliar, spesifikasi barang atau jasa tidak sesuai kontrak Rp2,09 miliar. Terakhir penggunaan uang atau barang untuk kepentingan pribadi Rp2,25 miliar.
Dijelaskan bahwa kategori kekurangan volume pekerjaan dan atau barang mendominasi dengan 41 persen dari total temuan. Disusul belanja tidak sesuai ketentuan sebesar 26 persen, dan pembayaran honorarium ganda 10 persen.
"Kami terus mendorong agar pemda yang bersangkutan mengembalikan uang negara ini," tuntas Aliansyah.
