bakabar.com, AMUNTAI – Setelah Jamela, giliran nama Dewi Septiani jadi sorotan. Dewi adalah kepala sub bagian kepegawaian RSUD Pambalah Batung.
Nama Dewi masuk dalam daftar terperiksa KPK di Mapolres Hulu Sungai Utara (HSU).
Informasi yang dihimpun, mulanya Dewi bakal diperiksa terkait aliran dana untuk Bupati nonaktif HSU Abdul Wahid, Kamis esok (25/11).
Lantas siapa Dewi? Pertanyaan itu media ini sodorkan ke salah seorang pegawai di RSUD Pambalah Batung.
Dewi mulai dikenal ketika karirnya melejit cepat di RSUD Pambalah Batung. “Baru sejak pandemi Covid-19,” ujar pegawai yang enggan namanya dimediakan tersebut.
Awalnya Dewi hanyalah pegawai biasa. Namun entah bagaimana, dalam 2 tahun dia sudah bisa menduduki posisi strategis di RS pelat merah milik Pemkab HSU itu.
“Yang saya tahu sebelum punya jabatan Bu Dewi sudah kerja di sini juga,” ungkapnya.
Yang menarik, sumber ini juga sempat mendapat kabar dari rekannya bahwa mobil Dewi turut disita KPK.
“Saya dikirimi foto. Teman saya nanya kenal gak sama ini. Saya jawab kenal. Terus saya dibilangi kalau mobil CRV-nya disita,” imbuhnya.
Catatan bakabar.com, KPK menyita sebuah Honda CRV tanpa plat. Mobil senilai lebih Rp400 juta itu masih terparkir di Mapolres HSU.
Mobil baru itu dililit plastik bertuliskan “dilarang melewati garis batas KPK” dari depan hingga bagian bodi belakang. Sebelumnya, mobil itu diduga milik Abdul Wahid.
Kendati demikian, sumber ini tak bisa terlalu banyak menceritakan tentang Dewi.
“Saya kenal tapi gitu-gitu saja. Namanya bawahan sama atasan. Paling kalau ketemu, senyum, anguk-angukan gitu aja,” pungkasnya.
Pantauan bakabar.com di Mapolres HSU, nyatanya Dewi datang lebih awal dari agenda pemeriksaan KPK.
Mengendarai sebuah minibus, Dewi yang mengenakan pakaian batik itu datang seorang diri.
Dewi langsung mengikuti pemeriksaan KPK di Rupatama Mapolres HSU sejak pukul 13.40 hingga 16.45. Lebih dari dua jam diperiksa, Dewi enggan memberikan keterangan sedikitpun kepada media ini.
“Nanti saja ya, dik,” singkat Dewi sembari berlalu memasuki mobilnya.
Dewi bukannya satu-satunya pejabat RS Pambalah Batung yang diperiksa KPK hari ini.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
KPK turut memeriksa seorang dokter bernama Dewi Yunianti.
Selain mereka berdua, KPK juga memeriksa lima pejabat Pemkab HSU. Mereka perwakilan dari Disperindagkop, Satpol PP, dan BKD HSU.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan pemeriksaan Dewi. Lantas, benarkah Dewi diperiksa lantaran telah menerima hadiah dari Wahid? Soal itu, Fikri belum membalas pertanyaan yang dilayangkan media ini. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Sekadar diketahui, sebelum Dewi KPK juga memeriksa Rini Irawanty. Anggota DPRD Tabalong yang akrab disapa Jamela ini diperiksa terkait kedekatannya dengan Wahid.
Blakblakan Jamela Soal Hubungannya dengan Bupati HSU Abdul Wahid
Berhasil ditemui bakabar.com di DPRD Tabalong, belakangan Jamela membantah memiliki hubungan khusus dengan Wahid.
"Kedekatan saya dengan Bupati HSU sebagai pimpinan dan tenaga kerja kontrak di Amuntai, selebihnya saya mengenal beliau seperti bapak dan anak, tidak ada lebih dari pada itu," tegasnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati HSU Abdul Wahid sebagai tersangka dugaan suap Rp18,9 miliar. Abdul Wahid kini mendekam di Rutan KPK hingga 7 Desember mendatang.
KPK juga telah menetapkan Plt Kadis PU HSU sebagai tersangka. Selain Maliki, KPK menetapkan Marhaini dan Fachriadi dari unsur swasta.
Marhaini dan Fachriadi selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP. Maliki selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP.
Dilengkapi oleh Syarif Hidayatullah
