bakabar.com, MARTAPURA – Ketua DPRD Kabupaten Banjar, HM Rofiqi meminta Pemerintah Kabupaten Banjar mempertimbangkan penghentian kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
“Kita akan desak pemerintah untuk mengevaluasi atau menghentikan kerjasama dengan BPJS di tempat kita,” ujar Rofiqi kepada wartawan di gedung DPRD Banjar, Jumat (19/6).
Menurut Rofiqi, setidaknya ada dua alasan mendasar yang mesti pihak eksekutif pertimbangkan. Pertama, kerjasama dengan BPJS hanya menguntungkan satu pihak saja, bukan saling menguntungkan.
Politisi Gerindra ini menjelaskan, jika dibandingkan dengan skema Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), pemerintah hanya mengeluarkan biaya Rp3-5 miliar per tahunnya. Itu pun kata Rofiqi, tergantung kasus dan pembayaran cash.
Berbeda dengan skema dari BPJS. Rofiqi membeberkan pemerintah tiap tahun harus mengeluarkan anggaran Rp18 miliar.
Meski sudah menggelontorkan dana yang cukup besar, nyatanya kata dia, pihak BPJS kadang masih berhutang dengan rumah sakit.
“Bagi saya itu merugikan, lebih baik dievaluasi. Kalau Jamkesda-kan lebih menguntungkan dan lebih efektif dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelas Rofiqi.
Alasan kedua, karena BPJS tidak dapat mengakomudir semua penyakit.
Ia memaparkan, ada beberapa kasus penyakit yang memerlukan biaya besar tidak diakomudir BPJS, kemudian tanggung jawab dikembalikan kepada pemerintah daerah.
"Ini kan juga menjadi masalah. Ada kasus yang memerlukan biaya besar ujungnya ya kembali ke pemerintah juga,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani memutuskan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, Rabu (10/6). Muaranya ketika Bupati Noormiliyani berupaya menolong balita 3 bulan yang menderita penyakit jantung bocor.
Banyak opsi yang diusahakan Bupati Batola, namun upayanya tersebut gagal karena terhalang regulasi.
"Kami memutuskan menghentikan kerjasama dengan BPJS. Mereka seperti tidak memiliki rasa kemanusiaan untuk bayi berusia 3 bulan," tegas Noormiliyani saat konferensi pers.
Editor: Muhammad Bulkini
