bakabar.com, BANJARMASIN – Anggota Komisi V DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda merasa prihatin atas tingginya ketergantungan keuangan daerah di Kalimantan Selatan terhadap anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Perihal tersebut diketahui legislator asal Dapil Kalsel I itu saat kunjungan kerja ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalsel.
Di sana Rifqi berbincang banyak hal dengan Kepala BPK Kalsel, Thornanda Syaifullah.
“Bang Thornanda menyampaikan, dari 100% dana APBD, kurang lebih 80% adalah dana pusat dalam berbagai model dan sumber pendanaan seperti DAU, DAK dan lainnya. Hanya 20% sampai 25% yang murni dari daerah,” ucap Rifqinizamy Karsayuda, Rabu (10/6).
Rifqi menilai kondisi ini sangat memprihatinkan, sebab kemampuan daerah mencari pendapatan asli daerah dianggap belum maksimal.
“Pada wilayah lain, otonomi daerah sejatinya belum berlangsung dengan baik di Banua. Ini tugas kita semua mencari jalan keluarnya,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu.
Sebagai anggota DPR RI, Rifqi menyatakan berkepentingan memastikan data dan mencarikan solusi atas problematika tersebut.
Menurutnya, kewenangannya dalam bidang penganggaran di APBN harus berkontribusi nyata bagi Banua.
“Saya ingin memastikan hal ini dengan BPK. Dengan tujuan agar dalam melaksanakan fungsi anggaran bisa maksimal. Terutama untuk mengalokasikan dana APBN ke Kalsel. Baik melalui penganggaran proyek pusat di daerah maupun ploting DAK, khususnya infrastruktur yang menjadi bidang kami di Komisi V DPR RI,” kata Rifqi.
Rifqi berharap agar gubernur, bupati, wali kota dan DPRD untuk bersama-sama berikhtiar menggeser tren ketergantungan keuangan dari pusat ini.
“Beberapa daerah bahkan mampu 80% sumber keuangannya dari PAD, sedangkan pusat hanya 20%. Dengan pola begini, kita bisa lebih memberi porsi bagi APBN untuk melakukan berbagai pembangunan di Kalsel, tanpa melalui skema memasukkan dana ke APBD sebagaimana yang terjadi selama ini,” pungkas Rifqi.
Editor: Syarif
