bakabar.com, JAKARTA – Indonesia menekankan pemerintahan baru Afghanistan harus inklusif dan berharap negara itu tak menjadi sarang teroris.
Harapan itu dilontarkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sehari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan baru Afghanistan.
“Indonesia terus menggarisbawahi pentingnya membangun pemerintahan inklusif di Afghanistan,” ujar Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, dalam konferensi pers virtual bersama Menlu dan Menteri Pertahanan Australia, Kamis (9/9).
“Indonesia juga berharap Afghanistan tak dijadikan tempat pembibitan dan pelatihan organisasi dan aktivitas teroris,” ucap Retno menambahkan.
Retno menuturkan Indonesia juga berharap Taliban bisa tetap menegakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak terhadap kaum perempuan dan anak perempuan.
Taliban mengumumkan pemerintahan sementara di Afghanistan pada Selasa (7/9) malam setelah kurang dari tiga pekan mengklaim berkuasa atas negara itu. Para petinggi Taliban yang menduduki jabatan kabinet tersebut berasal dari kalangan veteran yang juga pernah memerintah di Afghanistan era 1996-2001.
Dari nama-nama itu, tak terlihat ada perwakilan kaum perempuan atau pun kelompok dan golongan lain di Afghanistan.
Padahal, Taliban berjanji kali ini akan membentuk pemerintah yang lebih terbuka dan inklusif mewakili semua golongan dan kelompok di Afghanistan.
Sejauh ini, belum ada negara yang resmi mengakui Taliban sebagai pemerintahan baru Afghanistan, begitu juga Indonesia.
Dalam sebuah webinar pada pekan lalu, Direktur Jenderal Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Abdul Kadir Jailani, mengatakan Indonesia juga masih wait and see, menunggu negara lainnya mengambil sikap terkait perubahan pemerintahan yang terjadi di Afghanistan.
“Pemerintah Indonesia secara optimal akan terus menggunakan mesin diplomasi di beberapa negara untuk melihat respons mereka (terhadap perubahan di Afghanistan). Sejauh ini belum ada negara yang putuskan sikap definitifnya,” ucap Abdul.
Meski begitu, Abdul menuturkan Indonesia tetap menjaga hubungan dengan Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan untuk memastikan bahwa kelompok itu menepati janji-janji mereka.
