bakabar.com, BANJARMASIN – Dalam debat keempat, Capres Nomor urut 01 Joko Widodo menegaskan sektor pemerintahan perlu pelayanan berbasis elektronik atau E-government.
“Pemerintahan perlu adanya ‘Dilan’ atau digital melayani, karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani, tapi perlu kecepatan,” ujarnya.
Baca Juga: Debat Keempat Capres 2019, Jokowi: Pemerintah Perlu 'Dilan'
Menurutnya, diperlukan yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan lewat pelayanan yang berbasis elektronik. Baik e-Procurement, atau e-Budgeting.
“Sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan,” jelasnya.
Kedua, juga diperlukan penyederhanaan dan penajaman kelembagaan. Menurutnya, tidak perlu banyak lembaga di dalam pemerintahan. Bahkan di pertengahan tahun, pihaknya telah membubarkan 23 lembaga.
“Agar lebih ramping dan lebih lincah. Gampang memutuskan dan tidak berbelit-belit,” tegasnya.
Ketiga, diperlukan peningkatan kualitas aparatur ASN. Sehingga bisa melayani dengan cepat. Semua pelayanan berbasis elektronik. Terakhir, perlu adanya reformasi tata kelola, misal manajemen harus simpel, sederhana, dan tidak bertele-tele.
Merespon ini, Capres 02 Prabowo Subianto menilai pemerintah cukup
memperbaiki kesejahteraan aparatur sipil negara saja. “Terutama perbaiki gaji-gaji dan kualitas hidup pegawai pegawai aparat pemerintah kita,” jelasnya.
Selain itu, dalam tema pemerintahan tadi, Prabowo menilai pemerintah Indonesia tidak perlu banyak kartu. Yang dimaksud Prabowo merujuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Keempat kartu ‘sakti’ itu sedianya menyalurkan beragam jenis bantuan sosial, di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Pogram Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemerintah mengupayakan integrasi kartu-kartu tersebut untuk mempermudah pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
“Penggunaan teknologi informatika adalah keharusan dan harus kita laksanakan. Kita mungkin gak usah terlalu banyak kartu. Satu kartu cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang besar. Tujuan pemerintah itu adalah ini yang harus kita pegang teknologi kalau tidak untuk rakyat untuk apa?
“ujar Prabowo menanggapi. Secara umum, Prabowo menilai tak ada perbedaan pandangan dengan Jokowi.
“Tetapi yang yang harus kita utamakan terutama adalah pemerintah itu sendiri. Yang saya katakan tadi adalah teknologi sistem hardware atau software, jika tujuan pemerintah itu tidak jelas maka terjadilah kerugian kerugian besar bagi suatu negara,” ujar ketua umum Gerindra ini.
Baca Juga: Debat Keempat Capres 2019, Intip Visi-Misi Para Capres
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Fariz F
