bakabar.com, BANJARMASIN – Membuka tahun 2022, lima wakil rakyat dari lintas fraksi di DPRD Banjarmasin membedah pelbagai persoalan di Kota Seribu Sungai. Refleksi akhir tahun digelar santai di Kafe 99 Trisakti, Jalan Yos Sudarso, Banjarmasin Barat.
Mereka yang dikenal vokal mengkritisi kebijakan pemerintah kota di antaranya, Isnaini dari Fraksi Gerindra, Sukhrowardi dari Fraksi Golkar, Saut Nathan Samosir dari Fraksi PDIP, Arupah Arief dari Fraksi RBP, dan Hendra dari Fraksi PKS.
Diskusi Sabtu (1/1) sore itu dibuka oleh Sukhrowardi. Anggota Komisi III DPRD Banjarmasin ini mengomentari soal infrastruktur.
Dia menyoroti pembangunan Jembatan HKSN yang hingga akhir 2021 yang pengerjaannya belum selesai.Jembatan itu digagas di masa kepemimpinan periode kedua Ibnu Sina bersama Wakil Walikota Arifin Noor.
“Padahal anggaran yang dikeluarkan sudah puluhan miliar. Kami akan terus kawal,” kata Sukhrowardi.
Sukro juga menyoroti kinerja pemulihan ekonomi pemerintah kota. Menurutnya kunci dari pemulihan ekonomi kota adalah mencetak sebanyak-banyaknya wirausaha baru.
“Program unggulan yang ada sekarang ini jangan hanya semacam pencitraan semata,” ujarnya.
Vokalis DPRD Banjarmasin lainnya, Arufah Arief, menyoroti soal penuntasan dua produk hukum yang jadi acuan pembangunan dan penataan kota yakni Perda RTRW dan Perda RPJMD.
"Dua perda ini bisa dituntaskan pada 2021. Ini penting bagi dewan karena dengan dua dokumen ini bisa mengawasi jalannya roda pembangunan daerah," kata Wakil Ketua DPW PPP Kalsel ini.
Masalah izin tempat hiburan malam (THM) serta tumpang tindihnya peraturan daerah terkait hal itu juga ikut disorot.
Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, menyayangkan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota, terutama dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) hingga kebocoran yang terjadi.
Sementara Muhammad Isnaini mengawali komentar dengan persoalan banjir yang dialami Kalsel termasuk kota pada awal tahun 2021 hingga berdampak pada kerusakan infrastruktur.
Isnaini lantas menyayangkan adanya pengalihan isu yang terjadi kala itu. Di kala dewan getol menyoroti persoalan pasca-banjir, isu yang mengemuka malah soal dewan lebih pro terhadap pengusaha pemilik baliho.
“DPRD dinilai terlalu pro kepada pengusaha. Padahal, bukan itu persoalannya, kami mengingatkan pemerintah kota, tidak ada larangan terkait hal itu, apalagi dalam perda yang jadi acuan hukumnya," kata Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin itu.
Anggota Komisi IV DPRD Banjarmasin dari Fraksi PKS, Hendra, mengakui pada tahun 2021, publik dihebohkan soal pungutan iuran Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Dinas Kesehatan Banjarmasin.
"Ironisnya, pada 2020 lalu, justru HKN diisi dengan aksi joget-joget dan memicu kerumuman di saat pandemi. Kemudian, berlanjut lagi pada 2021 dengan hebohnya soal iuran atau sumbangan wajib untuk peringatan HKN. Ini menjadi catatan kami," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Banjarmasin.
Menariknya dalam catatan akhir tahun dan refleksi, begitu banyak problematika kota yang dibedah para wakil rakyat edisi Pemilu 2019 ini. Bahkan, mereka juga menyodorkan solusi yang baik karena Banjarmasin merupakan kota milik bersama, bukan milik wali kota maupun wakil rakyat.
