bakabar.com, BANJARMASIN – Dua Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) disentil Dewan Kalsel lantaran tak berikan keterangan tak hadiri rapat penting.
Hal itu lantaran keduanya tak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2021 yang digelar Komisi IV, Rabu (20/4) lalu.
Dua dinas itu adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Kalsel yang dipimpin, H Hermasyah dan Kepala Dinas Pendidikan Muhammadun.
“Kalau ada rapat, Kepala Dinas harus hadir apa lagi yang dibahas LKPJ,” kata Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin, Minggu (24/4/2022).
Pejabat SKPD Kalsel, kata Bang Dhin, sering mengirim para pegawai Kkpala seksi saat rapat di dewan. Hal itu cukup disayangkan lantaran pembahasan rapat tentu tidak fokus pada satu sektor.
Makanya Kepala Dinas lah yang perlu hadir jika ada undangan rapat oleh Dewan.
“Ini ucup sering, makanya kemarin RDP Komisi IV di jadwalkan ulang karena dua Kadis tak hadir,” sambung Sekretaris PDI Perjuangan Kalsel.
Sementara, anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Wahyudi Rahman mengatakan pihaknya akan mengagendakan pertemuan ulang tersebut pekan ini.
Hal itu karena agenda DPRD Kalsel sampaikan rekomendasi LKPj digelar Rabu (27/4) nanti.
DPRD kata Wahyudi, akan memfasilitasi rapat kerja tersebut. Ia meminta pimpinan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda Olahraga yang langsung sampai laporan tersebut.
“Itu supaya poin yang disampaikan bisa langsung kami evaluasi. Kalau melalui perwakilan agak sulit berkomunikasi,” tegas politisi Kelahiran Rantau 1981 ini.
Ada sejumlah aspek penting kata dia, yang memang harus disampaikan pimpinan untuk meningkatkan kinerja. Dewan yang berfungsi sebagai pengawasan ini punya ranah penting dalam memberikan masukan untuk mereka hal itu tak lain untuk memperbaiki kinerja agar sumber daya manusia (SDM) Kalsel dapat meningkat.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kalsel telah menggelar rapat dengan pendapat dengan sejumlah mitra, Rabu (20/4).
Pertemuan itu digelar sejak pagi hingga sore. Para SKPD mitra Komisi IV dipersiapkan menyampaikan laporan tugas mereka sepanjang tahun 2021 dan kemudian akan di evaluasi oleh Komisi.
