bakabar.com, BANJARMASIN – Dalam rangka penurunan angka kemiskinan pada masa pandemi Covid-19, Dinas Sosial Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Penguatan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) dan Pemutakhiran Data Kemiskinan tahun 2020 di Hotel Roditha Banjarmasin, Senin (19/10) pagi.
“Kita menyinkronkan antara beberapa SKPD supaya jadi satu data yang nantinya bisa dijadikan acuan untuk program bantuan terkait kemiskinan, ” ungkap Kepala Dinsos, Siti Nuriyani di sela kegiatan.
Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kalsel, tercatat sebanyak 314.559 rumah tangga yang terdampak Covid-19. Meski terimbas dari segi perekonomian, namun menurut Siti, tidak seluruhnya terdata sebagai masyarakat miskin.
“Pertambahan saat Covid-19 ini ada sekitar 195 ribu. Yang tadinya memiliki usaha, menjadi tidak punya penghasilan akhirnya masuk dalam kategori rawan miskin. Tetapi bukan berarti mereka miskin, ” jelasnya
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Dinsos beserta jajaran Pemprov Kalsel dan pihak terkait melakukan penguatan inventarisasi agar bantuan lebih terarah. Ini dilakukan agar data yang dihasilkan lebih detail dan terperinci.
“Selama ini kita terkendala di NIK, itu salah satu syarat masuk dalam DTKS. By name by address, sehingga diketahui layak atau tidak diberikan bantuan, ” sebutnya
Rakor dibuka secara resmi oleh Pj Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar. Menurutnya, pemutakhiran data harus diperbaharui setiap 3 bulan sekali.
“Data ini dinamis. Ada perubahan yang meninggal, pindah, kelahiran dan sebagainya. Data kemiskinan ini seyogyanya harus selalu diupdate, ” kata Roy.
Dengan melakukan pembaharuan data, pelaksanaan program dan sasaran kegiatan akan lebih terarah. Sehingga, pemprov Kalsel akan lebih mudah dalam melakukan penanganan kemiskinan di Banua.
“Kita tahu pandemi Covid-19 ini hampir semua sektor terpengaruh. Baik ekonomi, swasta, dan sebagainya. Makanya ada bantuan langsung tunai untuk pendanaan sektor-sektor itu, ” pungkasnya
