bakabar.com, BANJARMASIN – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Banjarmasin resmi berakhir 31 Mei kemarin. Lantas, bagaimana evaluasinya?
Sebelumnya, hampir dua bulan aturan ketat berdasar peraturan wali (perwali) nomor 37 tahun 2020 ini mewarnai aktivitas masyarakat.
Dari dianjurkan tetap di rumah saja, work from home (WFH) hingga kebiasaan menggunakan masker dan jaga jarak.
Tempat hiburan malam, objek wisata, rumah ibadah, dan pusat perbelanjaan ditutup. Buntutnya, banyak karyawan terpaksa di-PHK.
Meski begitu, PSBB disebut belum jitu meratakan kurva virus Corona yang kadung menyebar di penjuru ibu kota Kalsel.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banjarmasin, Machli Riyadi menganggap penerapan PSBB selama tiga kali itu belum maksimal.
Indikator utama keberhasilan berdasar Kementerian Kesehatan sudah tertera jelas. Yakni, kurva Covid-19 melandai.
Yang kedua, perilaku masyarakat dengan menaati protokol kesehatan.
"Kita akui PSBB Banjarmasin belum tercapai sebuah keberhasilan. Idealnya pada PSBB ketiga, kita harus mampu melandai kurva, tapi kenapa kita tidak," ujar Machli, Selasa (16/6).
Sebenarnya adalagi faktor lain yang turut memengaruhi. Yaitu, penegakan sanksi secara maksimal.
Padahal, menurutnya, dari aspek regulasi. Perwali yang dibuat Wali Kota Ibnu Sina sudah cukup bagus.
“Wajibnya warga tetap berada di rumah selama pandemi,” tandas kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin itu.
Dari beberapa indikator inilah, merujuk keputusan Presiden RI nomor 19 tahun 2020, Banjarmasin belum bisa menerapkan tatanan kehidupan baru atau new normal.
"Karena kondisi kedaruratan dan pengendalian kurva kasus virus corona pada masyarakat sendiri," ucapnya.
Menurutnya, Banjarmasin wajib belajar dari negara tanpa kasus meninggal positif virus Corona seperti Thailand.
Di Thailand, Machli menerangkan ada 4 strategi yang bisa diterapkan untuk menekan angka kematian akibat Covid-19.
Keempat aspek itu, pemerintah mesti tegas dalam sanksi yang diberikan kepada warga.
Kemudian masyarakat mesti di rumah, dan diberi edukasi tiap hari.
“Mesti fokus mengedukasi warga setiap hari,” jelasnya.
Informasi protokol kesehatan sebagai langkah awal penyebaran virus Corona juga tak boleh dilupakan.
Dimulai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hingga merambah ke permukiman warga.
"Masyarakat yang sudah tahu, diberi pengetahuan lagi. Artinya jika beberapa kali diedukasi warga akan terbiasa," tegasnya.
Di sisi lain, Machli menyampaikan Banjarmasin banyak punya sisi lemah. Seperti Provinsi Sumatera Selatan dengan keterbatasan alat Polymerase Chain Reaction (PCR).
Dari situ warga yang positif dan reaktif hasil rapid test menunggu diagnosis sampelnya tertumpuk di laboratorium.
"Ketika reaktif, petugas tidak bisa mengklaim mereka positif maupun negatif karena sampel swab belum keluar," pungkasnya.
Editor: Fariz Fadhillah
