bakabar.com, BANJARMASIN - Proses penyelidikan pengadaan lahan Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Banjarmasin masih terus bergulir.
Pemkot Banjarmasin dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengaku, menghormati proses pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) itu.
"Kami akan kooperatif dan tidak ada yang ditutup-tutupi dengan pemeriksaan yang dilakukan," ucap Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah.
Secara pribadi, Suri mengaku tidak mengetahui permasalahan yang mengemuka. Mengingat, proses pengadaan lahan di Jalan Jendral Sudirman samping eks perkantoran Pemprov Kalsel itu, sebelum dirinya menjabat.
"Prosesnya sebelum saya masuk PUPR. Tapi saya yakin, pejabat sebelumnya saat itu juga menjalankan prosedur sesuai ketentuan," yakinnya.
Ia mengaku, sudah ada data yang diminta dan diserahkan ke pihak berwenang. Namun sampai saat ini, belum ada jajarannya yang dipanggil.
"Polda hanya menanyakan beberapa data untuk proses pengadaan lahan Rumdin," ungkapnya.
"Kami juga sudah sampaikan kepada pimpinan bahwa pengerjaan Rumdin saat ini berproses di Polda Kalsel. Ya semoga saja setelah data kami serahkan mulai dari kronologi perencanaan hingga proses pelaksanaan dan pertanggung jawabannya sesuai aturan yang berlaku," harapnya lagi.
Ia menambahkan, meski sedang dalam proses penyelidikan, pengerjaan Rumdin Wali Kota Banjarmasin masih terus berjalan. Hingga saat ini, progres pengerjaan sendiri telah sampai 90 persen untuk tahap pertama.
"Jika pengerjaan itu dihentikan, maka kami nanti yang dianggap menyalahi aturan," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor mengaku tidak menyoal dengan hal tersebut.
Menurutnya, ada hak klarifikasi dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan. Dimana lahan tersebut sudah dibeli dengan mekanisme yang jelas, yakni melalui tahapan appraisal.
"Yang mengatur harga apraisal," katanya.
Bahkan menurutnya, harga yang dipatok oleh appraisal terkadang jauh lebih murah dari aslinya.
Hal ini menengok berkali-kali adanya protes dari masyarakat ketika ada pembelian lahan. Lantaran tak cocok harga.
"Apraisal ini biasanya harganya jauh lebih murah. Jadi kalau diperiksa tidak masalah. Terkait harga memang ada klarifikasi. Harga di jalan besar berbeda," jelasnya.
Ia juga menghormati proses hukum yang berlaku. Namun ketika memang dibutuhkan, dinas terkait harus siap memberikan klarifikasi.
Sekadar diketahui, Ditreskrimsus Polda Kalsel melakukan penyelidikan. Hal ini tertuang melalui surat bernomor B/42-3/VIII/2023/Ditreskrimsus tertanggal 22 Agustus 2023.
Surat ini sendiri berisi perihal permintaan fotocopy dokumen dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin.
Pembelian lahan rumdin Wali Kota Banjarmasin sendiri mencapai Rp 31 miliar dan luasnya sekitar 2400 meter persegi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin.
Detail Engineering Design (DED) sudah dibuat pada 2022, dan pengerjaan fisik sudah dimulai pada 2023.
