bakabar.com, BANJARMASIN - Pengerjaan normalisasi sungai di Banjarmasin yang berasal dari Bank Dunia akan kembali dilanjutkan tahun 2024.
Banjarmasin sebelumnya menjadi satu dari enam kota yang kecipratan hibah dari program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).
NUFReP adalah program yang diinisiasi oleh Bank Dunia (World Bank) untuk membangun ketahanan kota dari bencana banjir. Anggaran yang dikucurkan yakni Rp6 triliun, dan dibagi Rp1 triliun di tiap daerah.
Proyek ini digarap oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, sebagai perpanjangan tangannya di Banjarmasin.
Pengerjaan proyek normalisasi sungai itu ditarget harus selesai dalam 5 tahun, atau dari 2023 sampai 2028 mendatang.
Lantas, sudah sejauh mana progres pengerjaan itu? Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah mengatakan, dari hasil koordinasi dengan BWS Kalimantan III, progresnya saat ini tinggal menunggu izin lelang proyek.
"Untuk dapat izin lelang, kita dari Pemkot Banjarmasin kebagian untuk menyiapkan lahan," terang Suri belum lama tadi.
Dikatakannya, pembebasan ini, paling utama dilakukan. Karena Bank Dunia punya syarat yang cukup ketat.
"Mereka tidak mau ada masalah lahan yang tidak clean & clear di kemudian hari. Kriterianya cukup ketat. Termasuk kesiapan desain," ujarnya.
Baca Juga: Rencana Normalisasi Sungai Veteran Banjarmasin, Apa Kabarnya?
Di Banjarmasin, normalisasi akan dilakukan di sejumlah sungai, di antaranya; Sungai Veteran (sepanjang 3,5 km), Sungai Sutoyo S (sepanjang 3,5 km), Sungai Guring (sepanjang 3,8 km), dan Sungai A Yani - Sungai Guring di Pekapuran (sepanjang 3,2 km).
Sementara ini, kata Suri, lahan yang sudah siap baru di kawasan Sungai Veteran. Dari Klenteng Soetji Nurani sampai Simpang Ulin. Kemudian, di kawasan Muara Pekapuran, sampai Sungai Guring.
"Para pemilik lahan sudah sepakat. Tinggal dibayarkan," ungkapnya.
Pembayaran juga akan dilakukan tahun ini. Setelah melewati proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu. "Insya Allah tidak lama. Semua sudah dilakukan simultan," katanya.
Adapun dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembebasan lahan di semua kawasan sungai yang akan dinormalisasi berjumlah Rp300 miliar. "Kebutuhan tanah itu sangat besar, hampir Rp300 miliar. Dananya dari APBD," jelas Suri.
Namun demikian, Suri yakin, pemerintah pusat tak akan diam saja. "Mungkin akan dibantu. Cuman memang kita harus menyiapkan readiness criteria, perihal sampai mana kesiapan Pemkot, untuk menyiapkan lahan," bebernya.
"Diupayakan (pembebasan lahan) tahun ini. Sebab salah satu syarat untuk lelang bisa dilanjutkan adalah kesiapan lahan," tutupnya.
Selain normalisasi sungai, dalam program NUFreP ini juga akan dibangun rumah pompa dan pintu air di tahun 2024 mendatang.
Pembangunan itu rencananya dilakukan di tiga titik yakni di muara Sungai Pekapuran, muara Sungai Bilu dan muara Sungai Gardu yang langsung terhubung ke Sungai Martapura.
Baca Juga: Dinas PUPR Banjarmasin Kebut Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Sungai
